Awal tahun 2022, Kabupaten Tuban diwarnai rentatan aksi unjuk rasa. Mulai dari serikat pekerja, mahasiswa, hingga warga ring 1 perusahaan yang menuntut diperkajakan. Demo yang paling menyita perhatian publik hingga nasional, aksi buruh saat memblokir jalan nasional dan objek vital Semen BUMN di Tuban.
Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban memanggil sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) paska pergantian beberapa Kepala Dinas (Kadin) mitra kerjanya guna upaya mewujudkan visi dan misi Bupati Tuban.
Anggota DPRD Provinsi Jatim dari Fraksi PAN, Agung Supriyanto menggelar "Ngopi Bersama dan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan" di Hotel Green Garden Kabupaten Tuban, Minggu (30/1/2022)
Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menagih data ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban soal rapor Aparatur Sipil Negara (ASN) yang non job atau diberhentikan dan turun eselon tidak terpenuhi.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban berencana memanggil kembali ekskutif ke gedung dewan pada Sabtu (15/1/2022).
Mediasi sebanyak enam kali yang dilakukan oleh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Tuban ada titik terang, setelah mediasi dengan Komisi 2 DPRD, Dinas Tenaga Kerja Tuban dan Jatim, manajemen IKSG dan Swabina Gatra pada 12 Januari 2022 di gedung wakil rakyat.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban menilai rotasi 530 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban pada 8 Januari 2022 syarat dengan muatan politik.
Rotasi yang dilakukan Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky terhadap 530 pejabatnya pada 8 Januari 2022 memicu reaksi keras dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban.
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban dikabarkan belum menerima gaji untuk awal tahun 2022, yang semestinya cair tanggal 1 Januari. Disinyalir keterlambatan gaji tersebut buntut dari perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Tuban yang belum jelas.
.png)
Jelang berakhirnya Tahun Anggaran (TA) 2021, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mulai memetakan program fisik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban yang berpotensi molor dari waktu yang ditentukan.
