Maraknya kasus pungutan liar atau pungli yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) mendapat tanggapan tegas dari Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein. Ia meminta pembuat kebijakan untuk membuat rambu-rambu yang jelas, tegas dan mudah dipahami.
Pemerintah Kabupaten Tuban menuntut para aparatur daerah pada tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meningkatkan kemampuan penataan aset yang tergolong Barang Milik Daerah (BMD).
<div dir="auto">Pasca mengikuti pembinaan teknis Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS), enam camat baru di Kabupaten Tuban akan mendapat wewenang baru. Namun wewenang tersebut harus melalui pelantikan dari pihak Badan Pertanahan Nasional.</div>
Pasca Musyawarah Antar Desa (MAD) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tahunan eks-Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) Kecamatan Bangilan, Tuban, (26/2/2017) lalu, mengklaim kolektabilitas rendah dan surplus cukup tinggi.
Belakangan ini, berita tidak benar alias Hoax menyebar dengan bebas dan dikonsumsi sebagian besar masyarakat. Tak heran atas berita bohong itu, masyarakat banyak mengeluarkan beragam reaksi negatif karena tidak mampu menyaring mana berita benar dan berita yang salah.
Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein mengungkapkan, sampai sekarang masyarakat masih enggan mengurus administrasi sendiri, apapun itu. Baik itu Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta kelahiran dan beberapa dokumen administrasi identitas lainnya.
Pasca sosialisasi tanam pohon, pagi ini, Kamis (9/3/2017) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mendatangkan ribuan bibit tanaman buah ke Desa Hargoretno. <div dir="auto" style="font-family: sans-serif;"> </div>
Pasca Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban resmi membentuk Tim Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli), kini mulai digencarkan sosialisasi sampai ke tingkat desa. Seperti halnya yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Bangilan dalam rangka konferensi Kepala Desa (Kades), Kamis (9/3/2017).
Maraknya pungutan liar yang terjadi membuat penegak hukum harus lebih ekstra dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selama ini banyak warga yang kurang mengetahui prosedur administrasi kepengurusan dalam bentuk apapun.
Pemerintah Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban berharap adanya hadiah berupa uang atau dana yang diperuntukkan kepada desa berprestasi, dalam melunasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-PP).
