Bukalapak Menang di Pengadilan, Gugatan PKPU Harmas Ditolak

Reporter : Ali Imron 

blokTuban.com - Pengadilan Niaga Jakarta resmi menolak seluruh dalil permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan PT Harmas Jalesveva terhadap PT Bukalapak.com Tbk (BUKA). 

Majelis hakim memutuskan bahwa klaim utang yang diajukan Harmas tidak memenuhi syarat pembuktian sederhana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan.  

Dalam putusannya, hakim juga menegaskan bahwa unsur adanya kreditor lain—yakni Direktorat Jenderal Pajak—sebagaimana diklaim oleh Harmas tidak terpenuhi. 

Faktanya, Bukalapak tidak memiliki utang pajak yang telah jatuh tempo, sehingga dalil yang diajukan tidak cukup kuat untuk mengajukan PKPU.  

Menanggapi keputusan ini, Bukalapak mengapresiasi putusan pengadilan dan menegaskan komitmennya dalam menjalankan bisnis secara transparan dan bertanggung jawab. 

“Kami menyambut baik putusan majelis hakim yang menerima sepenuhnya argumentasi perlawanan kami dan menolak permohonan PKPU dari Harmas. Keputusan ini menegaskan bahwa klaim yang diajukan terhadap BUKA tidak memiliki dasar hukum yang kuat,” ujar Kurnia Ramadhana, Anggota Komite Eksekutif BUKA dalam rilisnya, Sabtu (1/3/2025). 

Namun, perseteruan hukum antara kedua perusahaan belum berakhir. Bukalapak kini justru menggugat Harmas dengan mengajukan permohonan PKPU terhadapnya. 

Gugatan ini berkaitan dengan perjanjian sewa-menyewa ruang perkantoran di gedung One Belpark yang tidak diselesaikan sesuai kesepakatan. 

Selain itu, Bukalapak menuntut pengembalian booking deposit dan security deposit senilai Rp 6,46 miliar yang hingga kini belum diterima.  

“Kami berharap agar majelis hakim dapat mempertimbangkan permohonan kami secara objektif dan adil. Bukalapak akan terus berkomitmen untuk melindungi kepentingan perusahaan dan para pemangku kepentingan dalam setiap langkah yang kami tempuh,” tambah Kurnia.  

Dengan kemenangan awal ini, Bukalapak menegaskan bahwa proses hukum harus selalu berlandaskan fakta dan aturan yang berlaku, serta memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha di Indonesia.