Reporter : Ali Imron
blokTuban.com – Badan Pengawas Pemilu Jawa Timur (Bawaslu Jatim) secara resmi memperkenalkan Rumah Data, sebuah inisiatif untuk memperkuat pengawasan dalam proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024, Rabu (14/8/2024).
Rumah Data ini berfungsi sebagai pusat data yang akan dimanfaatkan oleh berbagai tingkatan pengawas, mulai dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), Pengawas Kelurahan dan Desa (PKD), hingga Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) serta Bawaslu di seluruh kabupaten/kota Jawa Timur.
Menurut Ketua Bawaslu Jatim, A. Warits, konsep Rumah Data sebenarnya sudah diterapkan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sebelumnya, tetapi saat itu hanya digunakan untuk menyimpan Formulir A.
“Sekarang, Rumah Data telah diperluas untuk menyimpan hasil pengawasan pada hari pemungutan dan penghitungan suara yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024. Data yang terdokumentasi mencakup C-hasil, kejadian khusus, daftar hadir, dan foto KTP EL DPK yang ada di TPS,” ujar Warits saat meresmikan Rumah Data di Surabaya.
Warits juga menyebutkan bahwa penggunaan Rumah Data terbukti efektif dalam Pemilu 2024, di mana ribuan hasil pengawasan berhasil dikumpulkan. Berbekal pengalaman tersebut, Bawaslu Jatim kini memperkuat dan mengembangkan Rumah Data untuk menghadapi Pilkada Serentak 2024.
Versi terbaru Rumah Data ini memiliki kapasitas untuk menyimpan berbagai dokumen, termasuk Form A, imbauan, saran perbaikan, laporan, temuan, rekomendasi, dan sengketa.
Selain itu, Rumah Data ini terhubung dengan website Bawaslu di seluruh Jawa Timur, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan memantau kinerja pengawas pemilu di setiap daerah.
Warits menegaskan bahwa ini adalah bagian dari komitmen Bawaslu untuk meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan publik.
Herwyn JH Malonda, Koordinator Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu RI, menambahkan bahwa Rumah Data ini memungkinkan masyarakat untuk turut serta dalam mengawasi kinerja Bawaslu.
Selain menjadi alat pengawasan, Rumah Data juga membantu tim pengawas mencatat setiap peristiwa di berbagai tahapan Pilkada 2024, sehingga langkah pencegahan dapat diambil untuk meminimalisir potensi kecurangan.
“Pengawas di berbagai tingkat dapat menampilkan kejadian selama tahapan pemilihan, sehingga langkah preventif dapat dilakukan,” tutup Herwyn. [Ali/Rof]
