Reporter : Ali Imron
blokTuban.com - Selama pandemi COVID-19, dilaporkan bahwa sekitar 1,7 juta anak Indonesia belum mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Kementrian Kesehatan khawatir, jika tidak segera ditangani akan berdampak pada peningkatan jumlah kasus PD3I dan terjadinya Kejadian Luar Biasa atau KLB PD3I seperti campak, rubela dan difteri di beberapa wilayah sekaligus menjadi beban ganda pemerintah ditengah upaya pengendalian pandemi COVID-19 dan penyakit infeksi emerging lainnya.
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengatakan, penting bagi seluruh kepala daerah di Jawa-Bali untuk menyamakan langkah dan strategi demi mencapai target Imunisasi campak dan rubela hingga 95% di wilayahnya masing-masing. Berdasarkan pengalaman dari vaksinasi COVID-19, Menkes optimis target ini bisa tercapai.
Artikel lainnya : Tuban Kembali Dapat Jatah Vaksin PMK Tahap Kedua, Kabid Keswan: Wabah Sudah Mulai Terkendali
“Kita belajar dari vaksinasi COVID-19 yang dalam 15 bulan bisa mencapai 400 juta, ini kita mau mengejar 95% atau sekitar 9,4 juta anak di Jawa-Bali untuk 3 jenis vaksin ada MR, DPT dan Polio. Jadi harusnya bisa, resepnya satu tidak bisa sendiri-sendiri, harus melibatkan semua komponen masyarakat termasuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” ujarnya.
Sementara dilansir dari laman resmi Kominfo Jatim, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, yang diwakili Sekda Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, menandatangani komitmen dukungan kepastian pemberian imunisasi campak rubella serta imunisasi lain pada 9.435.097 anak di Pulau Jawa dan Bali, Kamis (21/7/2022).
Artikel lainnya: Kasus Covid-19 di Tuban Naik Lagi, Kadinkes: Vaksin Booster dan Prokes Rendah
Penandatangan ini dilakukan sebagai bentuk kesiapan Jatim dalam mendukung serta menyukseskan program Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) Tahap II yang akan dilaksanakan bulan Agustus 2022.
Sekda Prov Jatim, Adhy Karyono, menyampaikan bahwa di Jatim program imuniasai atau vaksin harus dilakukan. Namun, agar program ini berjalan lancar dan sukses, kuncinya kegiatan ini menjadi gerakan bersama. Dengan demikian tidak hanya dilakukan perangkat daerah, tetapi juga pentahelix aproach, atau setakeholder yang lain.
Artikel lainnya : Selain Vaksin Booster, Jenguk Napi di Lapas Tuban Harus Tunjukkan Bukti Ini
"Jatim sudah melakukan sosialisasi, bahkan juga Surat Edaran (SE). SE ini juga bukan hanya behenti di Gubernur kepada para bupati/walikotanya, tetapi juga lembaga sosial keagamaan. Misalnya, Dewan Aisiyah yang membuat SE kepada seluruh anak cabangnya. Hal ini jga dilakukan Ratayat NU dan muslimat NU.
Namun dari semua proses itu, yang paling penting adalah kesiapan dari tenaga kesehatan dan fasilitasnya. Mereka tidak menyuntik saja, tetapi bagaimana membawa atau mengarahkan para ibu terutama dengan anak berumur 5-9 bulan itu benar-benar harus bisa mengunjungi fasilitas tersebut.
"Gerakan bersama ini, tuntas dalam satu bulan, dan menjadi tanggung jawab semua pihak," katanya. [Ali]
Temukan konten Berita Tuban menarik lainnya di GOOGLE NEWS
