Reporter : Ali Imron
blokTuban.com - Negara-negara penempatan sudah mulai membuka kembali penerimaan tenaga kerja Indonesia seperti Korea, Jepang, dan Taiwan. Kendati demikian, keberangkatan CPMI ke sejumlah negara usai pandemi COVID-19 melandai masih belum maksimal karena beberapa kendala.
Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko memastikan bisa segera mencarikan solusi terkait persoalan penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). Penempatan pekerja ke luar negeri adalah salah satu cara menampung angkatan kerja baru setiap tahunnya.
“Persoalan keberangkatan calon pekerja migran ini harus segera dicarikan solusinya,” tegas Moeldoko, saat melaksanakan verifikasi lapangan di PT Perwita Nusaraya, salah satu Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), di Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu (17/7).
Sebagai informasi, verifikasi lapangan ini menindaklanjuti pertemuan Kepala Staf Kepresidenan dengan pengurus Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI), pada Selasa (5/7).
Dalam audensi tersebut, APJATI mengungkapkan, ada puluhan ribu CPMI belum bisa diberangkatkan ke negara tujuan, dan masih mengantre di Sistem Komputerisasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Sisko P2MI).
Moeldoko menyebut, satu dari sekian masalah yang dihadapi oleh perusahaan jasa tenaga kerja indonesia adalah soal belum optimalnya aturan pembebanan biaya dan belum terbitnya aturan komponen biaya per negara oleh lembaga terkait.
Padahal, aturan pembebanan biaya dan aturan komponen biaya menjadi acuan proses penempatan dan acuan pembiayaan yang diperlukan semua pihak.
Komponen biaya itu, meliputi biaya persyaratan menjadi CPMI, seperti surat keterangan sehat, sertifikat bukti kompetensi dan kepersertaan BPJS kesehatan, kemudian biaya proses, yakni pelatihan kerja, transportasi dan akomodasi menuju tempat seleksi, serta biaya penempatan yang mencakup pembuatan paspor, medical check up, psikotes, tiket, dan visa.
“Pada negara tertentu seperti Malaysia, komponen biaya ditanggung oleh pemberi kerja. Namun pada negara lain seperti Taiwan, Hongkong, dan Korea, tidak semua komponen biaya itu ditanggung pemberi kerja atau pemerintah. Perlu ada kesepakatan antara negara pengirim dengan negara penerima tenaga kerja dalam koridor UU yang berlaku di Indonesia,” jelas Moeldoko.
Panglima TNI 2013-2015 ini menegaskan, pemerintah sebenarnya sudah memberikan solusi untuk pembiayaan penempatan pekerja migran dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui perbankan.
Hal itu, diatur dalam Peraturan Menko Perekonomian No 1/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.
Namun, ungkap Moeldoko, berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kementerian Keuangan per 15 Juli 2022, dari alokasi anggaran sebesar Rp 390 miliar pada 2022, KUR yang terserap untuk CPMI baru 5 persennya atau Rp 17,6 miliar.
“KSP akan segera mencarikan solusinya bersama Kemnaker, BP2MI dan Kemenlu terkait persoalan komponen biaya, dan masalah lain yang dialami pekerja migran. Pemerintah melalui KSP sangat peduli pada perlindungan PMI,” imbuh Moeldoko.
Dalam verifikasi lapangan, Moeldoko yang didampingi Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Aji Erlangga Martawireja, juga melihat langsung sarana prasarana dan proses pelatihan kerja yang diikuti ratusan CPMI. Pada kesempatan itu, Ia pun menyampaikan beberapa pesan kepada CPMI.
“Kalian harus belajar sungguh-sungguh di sini. Baik bahasa, skill, atau budaya kerja negara tujuan. Kerja yang baik, perilakunya dijaga, dan buat majikan senang. Yang paling penting atur keuangan agar hidup kalian berubah,” pesan Moeldoko kepada calon pekerja migran. [Ali]
Temukan konten Berita Tuban menarik lainnya di GOOGLE NEWS
