Reporter : Ali Imron
blokTuban.com - Keluarga peserta tes rekrutmen security di projek NGRR Pertamina yang gelar vendor PT. PTC, tidak terima anaknya bernama M. Aldi Maulana (22) dinyatakan sakit sepihak oleh panitia tes.
Merasa ada yang alam rekrutmen Kilang Tuban, wali Aldi bernama Eko Supriyadi (36) langsung wadul ke DPRD Tuban yaitu Ketua Komisi 1, Fahmi Fikroni secara tertulis.
Eko Supriyadi menceritakan kronologi rekrutmen security Kilang Tuban. Pendaftaran dimulai 16 januari 2022, dan warga berbondong-bondong mengirimkan lamaran pekerjaan. Eko yang dipercaya sebagai koordinator wilayah Dusun Boro, Desa Wadung, Kecamatan Jenu, Tuban langsung meneliti lamaran tersebut.
"Sebelum disetorkan ke PT. PTC dan menurut saya file sudah lengkap dan tidak ada kekurangan sama sekali," ujar Eko kepada blokTuban.com, Selasa (12/4/2022).
Pria korban relokasi lahan Kilang Tuban itu, kaget hasil seleksi berkas terkumpul M. Aldi Maulana dinyatakan gugur administrasi dan tidak bisa mengikuti tes Samapta. Rasa penasaran mendorong Eko langsung konfirmasi ke pihak KODIM 0811 yang waktu itu menyediakan tempat tes.
Panitia dari KODIM 0811 juga kaget, karena sepengetahuannya acuan gugur terletak pada tinggi badannya. Sementara itu, postur badan dari M. Aldi bagus membuatnya dapat mengikuti tes selanjutnya dan hasilnya baik.
"Berlanjut ke tes Medical Check Up (MCU) di Populer dan ada tes Samapta ringan hasilnya bagus. Ternyata hasil pengumuman pada 8 April 2022 M. Aldi dinyatakan tidak lolos karena kurang sehat," imbuh warga asli Boro Wadung.
Sebagai wali dari Aldi, Eko langsung mencoba konfirmasi ke Hadi Kurniawan penanggungjawab PT. PTC di Tuban dan membenarkan kalau M. Aldi gugur karena ada gagguan kesehatan.
Tidak terima dinyatakan sakit sepihak oleh panitia, pada 9 April 2022 langsung MCU mandiri di Analisa Abadi dan hasilnya normal. Atas kondisi tersebut, ia berharap DPRD dapat menindaklanjuti proses rekrutmen yang dinilai oleh warga ada kejanggalan.
"Akibat pernyataan sakit sepihak itu, M. Aldi mendapat bulian dari teman sejawatnya. Harapannya ada tambahan kuota dan perbaikan sistem tes," jelasnya.
Merespon keluhan warganya, Ketua Komisi 1 DPRD Tuban, Fahmi Fikroni mengatakan, dengan kejadian seperti itu yg di laporkan ke DPRD, Komisi 1 akan memanggil dan mengklarifikasi kepada pihak-pihak terkait dalam hal perekrutan scurity.
"Kami berharap vendor yang diberikan mandat oleh pertamina ( PT. PTC ) harus benar-benar transparan dan mampu berlaku adil. Kalau memang apa yang dilaporkan oleh masyarakat ini benar terjadi akan sangat merugikan masyarakat serta merugikan pertamina sendiri," sambung Roni sapaan akrabnya.
Politisi Dapil 5 itu berharap Pertamina untuk membacklist vendor yg tidak profesional. Perlu diketahui, laporan masyarakat kali ini bukanlah yang pertama, akan tetapi banyak sekali laporan yang masuk ke DPRD baik melalui lisan maupun tulisan terkait persoalan tersebut.
"Semoga ke depan kejadian seperti ini tidak terulang kembali dan berharap kepada PT. PRPP untuk lebih selektif dalam memilih vendor agar proses pembangunan kilang minyak bisa lancar, kondusif dan tidak ada kendala apapun di masyarakat," tuturnya.
Dikonfirmasi terpisah, Hadi Kurniawan penanggujawab PTC sejak 11 April 2022 belum ada respon untuk memberikan tanggapan rekutmen 20 security di awal 2022. Corporate Affairs PRPP Yuli Wahyu Witantra setelah dikonfirmasi juga belum merespon. [Ali]
