Kasus korupsi yang menjerat Tumito, Kepala Desa Plumpang Kecamatan Setempat Kabupaten Tuban siap untuk disidangkan. Pasalnya, segala berkas dakwaan telah rampung dan sudah dilimpahkan di Pengadilan Tipikor Surabaya.
Kepala Dinas Perekonomian dan Pariwisata (Disperpar) Kabupaten Tuban, Farid Achmadi, menyerahkan semua proses hukum yang menjerat ketujuh anak buahnya kepada pihak Kepolisian.
Pihak kepolisian telah menetapkan, Tumito, Kades Plumpang sebagai tersangka kasus revitalisasi Pasar Kecamatan Plumpang. Revitalisasi pasar yang dianggarkan menggunakan dana APBN 2014 senilai Rp900 juta tersebut ternyata tidak digunakan sepenuhnya, melainkan hanya dipakai Rp600 juta, sehingga terdapat kerugian negara kurang lebih senilai Rp300 juta.
Tidak ditahannya tujuh Pegawai Negara Sipil (PNS) Pemandian Bektiharjo di lingkungan Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban, setelah Ditetapkan sebagai tersangka mengundang sejumlah tanda tanya.
Setelah Kades Talun, Kecamatan Montong, Rujito ditetapkan sebagai tersangka. Praktis pelayanan Pemerintah Desa Talun mengalami kendala. Terlebih jabatan sekertaris desa juga telah kosong. Dengan keadaan tersebut, maka harus ada solusi agar pelayanan masyarakat tetap berjalan.
Tiga Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Tuban tersangkut masalah korupsi. Beragam kasus korupsi yang menjerat ketiga Kepala Desa tersebut.
Dinas Perekonomian dan Pariwisata (Disperpar) yang bertanggungjawab atas penerimaan retribusi di bidang pariwisata kecolongan setelah dilakukannya Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh aparat kepolisian terhadap sejumlah penjaga tiket di Pemandian Bektiharjo.
Kasus Kades Talun, Rujito (33) telah dilimpahkan ke kejaksaan negeri Tuban. Kasus korupsi penyimpangan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang dilakukan Rujito ditahun 2015 telah berhasil menetapkan dirinya sebagai Tersangka atas pengembangan penyidikan oleh Kepolisian.
Vonis 5,5 tahun dan denda 50 juta yang diterima oleh mantan Kepala Desa Sawir, Kecamatan Tambakboyo, Nur Indahyani, tak diterimanya dengan lapang.
Untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana korupsi Anggaran Dana Desa (ADD) ataupun Dana Desa (DD), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban akan memperketat pengawasan, agar anggaran yang bersumber dari dana pemerintah tidak disalahgunakan.
