Tampaknya Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), di Kementrian Agama (Kemenag) kantor Tuban harus bersabar lebih lama. Sebab usai dinyatakan lulus Kategori 2 (K2) pada tahun 2013 lalu, hingga sekarang mereka belum menerima SK PNS dari pemerintah.
Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Tuban, Abdul Wahib, mengatakan kalau Surat Kerja (SK) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari jalur honorer atau Kategori 2 (K2) merupakan kewenangan dari pemerintah pusat.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban kekurangan 3.000 lebih tenaga Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal itu disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Tuban, Nur Hasan.
Tenaga Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban berkurang sekitar 300 orang di tahun 2015.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) mengeluarkan Surat Edaran (SE) No 11/2014 tentang pembatasan kegiatan pertemuan/ rapat di luar kantor, dan SE No 13/2014 tentang gerakan hidup sederhana.
Bupati Tuban, Fathul Huda, berencana mewajibkan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban untuk menggunakan produk asal Tuban ketika bekerja. Hal itu disampaikan pada Rabu (11/11/2015). Pernyataan ini dilontarkan Fathul Huda ketika berada di Pameran Dagang dan Pembangunan Dalam Rangka Hari Jadi Tuban (HJT) ke 722. Seperti diketahui jika pameran digelar sampai Sabtu, (14/11/2015) mendatang.
