Proses pengisian perangkat desa memang kerap kali mengundang sejumlah tanya, karena saat pergantian kepala desa pasti selalu ada kesenjangan yang terjadi antara kepala desa baru dengan perangkat yang lama, dan pengalaman kepala desa yang baru terpilih akan dijadikan sebagai tolok ukur dalam memimpin desanya.
Meski sudah dilakukan penertiban, masih saja ada pengemis yang berkeliaran di keramaian jalan, seperti di lampu merah. Padahal penegakan Perda No.16 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum itu menjadi tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Tuban.
Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban, mengingatkan agar Bumi Wali sebutan lain Tuban, mempunyai Peraturan Daerah (Perda) tentang ritel, atau toko modern.
Fraksi Golkar Sejahtera meminta agar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Desa ditunda dahulu pengesahannya. Hal ini disampaikan fraksi dari gabungan Partai Golkar dan PKS tersebut, dalam Sidang Paripurna Penetapan Delapan Raperda Usulan Eksekutif di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban.
Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) terlalu terburu-buru ketika melakukan pembahasan 8 Raperda, Selasa (15/12/2015) hari ini.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban mengusulkan 8 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) baru, Jumat (20/11/2015).
