Minimnya tenaga Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) dan Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) dinilai sebagai salah satu penyebab permasalahan pengelolaan ADD dan DD di Tuban. Namun saat ini sudah tidak lagi, sebab baru saja terisi.
Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten (Panwaskab) Tuban telah mengumumkan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) terpilih di 20 Kecamatan.
Kepala Puskesmas Bangilan Adi Mursito mengatakan, pengembangan masyarakat menjadi salah satu topik yang paling penting di dalam konteks kesehatan masyarakatnya. Salah satunya adalah dengan mewujudkan desa Kedungjambangan menjadi Desa Siaga Aktif.
Guna meningkatkan pembangunan di daerah pedesaan, pendamping Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ( P3MD) dengan Pemerintah Kabupaten Tuban mengadakan rapat koordinasi terkait pembangunan juga pemberdayaan masyarakat desa tahun 2017, Kamis (5/10/2017).
Pasca berakhirnya kontrak tenaga pendamping Profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) pada 31/12/2016 lalu, akhirnya Surat Perintah Tugas (SPT) turun, begitu juga dengan surat perintah kerjanya (SPK). Namun, di tahun 2017 ini pendamping desa di Kabupaten Tuban berkurang empat orang.
Setelah berakhirnya kontrak tenaga pendamping Profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) pada 31/12/2016 lalu, akhirnya Surat Perintah Tugas (SPT) turun, begitu juga dengan surat perintah kerjanya (SPK).
<span style="color: #008000;"><span style="color: #000000;">Sejak berakhirnya kontrak tenaga pendamping Profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) pada 31/12/2016 lalu, hingga saat ini belum ada perpanjangan kontrak berupa Surat Perintah Tugas (SPT). Kendati demikian, Tenaga Ahli (TA), P3MD beserta Pendamping Desa (PD) maupun Pendamping Lokal Desa (PLD) Kabupaten Tuban tetap memfasilitasi pendampingan Desa.</span></span>
Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang mendapat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) terancam hangus apabila keaktifan kurang dari 80 persen.
Menanggaapi isu perpanjangan kontrak pendamping desa, Menteri Desa melalui Direktur Jenderal (Dirjen) Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Taufik Madjid mengungkapkan, bahwa untuk perpanjangan kotrak pendamping desa harus melalui tes terlebih dahulu.
Respon pendamping desa terhadap kebijakan Kementerian Desa (Kemendes) dilakukan dengan unjuk demonstransi. Pendamping desa eks PNPM, yang tergabung di Barisan Nasional Pendamping Daerah (BNPD) berencana menggelar aksi nasional di Jakarta pada Selasa (12/4/2016) besok.
