Bupati Tuban, Fathul Huda mengaku kecewa dengan Pemerintah Pusat, karena Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disdukcapil) belum juga turun di penghujung 2019.
Komisi II DPRD Kabupaten Tuban angkat bicara terkait pelayanan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat yang tidak kunjung membaik dan mendapatkan banyak keluhan dari masyarakat yang hendak mengurus administrasi kependudukan.
Keluhan dari masyarakat yang mengurus keperluan catatan kependudukan di Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disdukcapil) Tuban tak terhindarkan.
Akhir tahun 2019 Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tuban menjadi perbincangan hangat masyarakat setempat.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tuban, mencatat ada 37.900 anak di Tuban yang berusia 0 - 17 tahun kurang satu hari yang sudah memiliki Kartu Identitas Anak (KIA).
Pelaksanaan catatan sipil serta kependudukan di Kabupaten Tuban terus ditingkatkan. Data kependudukan, mulai dari anak yang baru lahir, bahkan sudah ditata sejak dini dengan data berwujud Kartu Identitas Anak (KIA).
Dalam rangka memberikan informasi dan edukasi optimal kepada masyarakat umum perihal Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) memberikan sosialisasi Dukcail kepada Operator SIAK (OPSi) desa yang ada di Kecamatan Soko.
Pengajuan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tuban baru 24.319 kartu, atau 8,9 persen dari jumlah anak di Bumi Wali.
Meski Disdukcapil telah meningkatkan mutu pelayanannya, tapi Fraksi Golkar dan Keadilan Sejahtera DPRD yang diwakili Arina Jumiawati tak pernah lelah mengingatkan peningkatan layanan intansi tersebut ke masyarakat. Lamanya pelayanan dan tempat yang kurang memadai masih menjadi akar keluhan publik.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dusdukcapil) Kabupaten Tuban mencatat hingga saat ini telah menerbitkan Kartu Identitas Anak (KIA) sebanyak 24.319 kartu.
