Ratusan warga dari Desa Mojoagung, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban yang menggelar aksi di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tuban, Senin (10/9/2018) menganggap, selama ini kiprah Kepala Desa (Kades) Mojoagung yakni, SN (40) dan suaminya MK (46) dalam memimpin dan membangun desa sangat bagus.
Wakil Bupati Tuban, H. Noor Nahar Hussein menyebut, kasus dugaan penyelewengan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2017 yang menjerat Kepala Desa (Kades) Mojoagung, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban SN (40) dan suaminya MK (46) berawal dari kurang telitinya administrasi.
Tindak lanjut kasus dugaan penyelewengan Dana Desa (DD) dan alokasi Dana Desa (ADD) Mojoagung, Kecamatan Soko tahun anggaran 2017 oleh Kepala Desa (Kades) setempat, SN sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tuban.
Pembangunan sarana olahraga merupakan prioritas penggunaan dana desa (DD) tahun 2018. Sebab, Kemeneterian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes-PDTT) mengklaim saat ini mayoritas desa di Indonesia masih minim yang memiliki fasilitas olahraga.
Seluruh Kepala Desa (Kades) dan perangkat desa di Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban dijadwalkan akan mendapatkan bimbingan teknis (Bimtek) dari tim asistensi kecamatan setempat selama satu minggu. Jadwal Bimtek dimulai hari ini, Senin (23/7/2018) hingga Selasa depan (31/7/2018).
Sejak dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 225/PMK.07/2017, pencairan Dana Desa (DD) melalui tiga tahap. Hal itu berbeda dengan tahun sebelumnya yang hanya dua tahap.
Alokasi Dana Desa (ADD) 2018 untuk Kabupaten Tuban cair lebih awal dibanding tahun sebelumnya. Dana transfer dari APBD tersebut bisa dicairkan di bulan Januari lalu.
Proses Pencaiaran Dana Desa (DD) tahun 2018 dipermudah. Langkah ini diambil pemerintah agar DD benar-benar memberikan dampak positif percepatan pembangunan kawasan perdesaan.
Terkait aksi damai yang dilakukan oleh puluhan warga Desa Mojoagung, Kecamatan Soko di Balai Desa setempat, belum menemui titik terang. Sebab, pihak Pemerintah Desa (Pemdes) berikut Kepala Desa (Kades) tak berada di lokasi acara.
Saat ini, program sosialisasi tentang penggunaan Dana Desa (DD) yang 30 persen dipuruntukkan pada segi ketenagakerjaan masih dalam tindak lanjut pembenahan. Namun, pihak kecamatan memastikan program tersebut akan terlaksana dengan baik.
