Dua minggu yang lalu, satu-satunya desa di Kabupaten Tuban belum bisa mencairkan dana desa (DD) tahap satu tahun 2017. Hal itu disebabkan administrasi pengajuan dirasa belum cukup untuk bisa mendapatkan dana pembangunan desa yang bersumber dari APBN itu.
Sempat tertinggal, akhirnya pencairan Dana Desa (DD) tahap satu di Kabupaten Tuban tuntas. Sebab, pada pekan ke dua bulan Juli lalu, terdapat satu desa di Kecamatan Singgahan yang tertinggal akibat kurang lengkapnya persyaratan administrasi.
Akhir Juli 2017, Pemerintah Desa (Pemdes) Kumpulrejo targetkan serapan Dana Desa (DD) tahap satu, mencapai 70 persen. Untuk itu, pihak desa menginginkan pendamping desa secara intensif mendampingi tim pengelola kegiatan (TPK) desa ring satu lapangan Migas Gegunung Pertamina (GGNP) itu.
Tim Asistensi dan Pendamping Desa Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).
Pemerintah Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban melakukan pembinaan teknis, kepada Sekretaris Desa (Sekdes) dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) se-Kecamatan Grabagan terkait penggunaan Dana Desa (DD).
Tidak adanya Cabang Pembantu (Capem) Bank Jatim, di wilayah Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban menjadi salah satu keluhan yang dialami oleh desa, dalam melakukan pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).
Dengan adanya Dana Desa (DD), Pemerintah Desa Banyuurip, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban tergerak mengembangkan destinasi wisata berbasis desa. Beberapa potensi yang dimiliki desa penghasil minyak dan gas (migas) itu pun cukup beragam.
Pemerintah Kabupaten Tuban melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa dan Keluarga Berencana mengimplementasikan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sebagai sarana pembelajaran perangkat dalam pengelolaan keuangan desa yang bersih, transparan dan akuntabel.
Jumlah dana transfer dari Pemerintah Pusat maupun daerah yang dikucurkan dalam bentuk Dana Desa (DD) maupun alokasi Dana Desa (ADD) daerah penghasil Minyak dan Gas (Migas) di Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur naik.
Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa/ BUMDes) menjadi salah satu program prioritas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Tahun 2017 di samping 3 program lainnya, yakni One Village One Product (Satu Desa Satu Produk), Embung Desa, dan Sarana Olahraga. Melalui BUMDes, masyarakat desa didorong untuk mengelola ekonomi secara otonom.
