Masa Pandemi, DD/ADD Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Tuban Naik
Di tengah masa pandemi Covid-19, jumlah Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2021 yang digelontorkan oleh pemerintah mengalami kenaikan.
Di tengah masa pandemi Covid-19, jumlah Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2021 yang digelontorkan oleh pemerintah mengalami kenaikan.
Bupati Tuban, Fathul Huda menerima Alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021, Selasa (1/12/2020) .
Baru-baru ini, Patung Dewa berwujud empat muka berwarna emas telah dibangun di halaman belakang Tempat Ibadah Tri Dharma (TITD) Kwan Sing Bio (KSB) Tuban.
Tak hanya Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) yang diperpanjang, BLT yang bersumber dari Kementerian Sosial (Kemensos) juga dipastikan diperpanjang sampai tiga bulan mendatang.
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang awalnya disalurkan untuk tiga bulan, akan diperpanjang untuk tiga bulan kedepan. Namun besaran BLT-DD yang diterima masyarakat akan mengalami penyusutan.
Salah satu desa di Kabupaten Tuban mulai melakukan pembahasan verifikasi faktual calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dinas Sosial (Dinsos) maupun dari Dana Desa (DD), Minggu (19/4/2020).
RSUD Dr. R. Koesma Tuban di tahun 2019 merencanakan belanja alat kesehatan sebesar Rp 10.244.124.160. Tapi sampai akhir tahun, miliaran anggaran dari pajak rokok tersebut hanya terserap Rp3.723.723.319 atau 36,35 persen, Rabu (11/3/2020).
Awal tahun 2020, sebanyak 93 desa di Kabupaten Tuban menerima Alokasi Dana Desa (ADD) Rp18,3 miliar yang bersumber dari APBD.
Dana Desa (DD) tahun anggaran 2020 di Kabupaten Tuban hingga saat ini masih belum bisa dicairkan. Sebab, belum adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur terkait regulasi DD tahun anggaran 2020.
Selama tahun 2019, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tuban menangani empat perkara tindak pidana korupsi. Dari empat perkara tersebut, tiga diantaranya merupakan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Dana Desa (DD) yang dilakukan oleh pejabat.