<div dir="auto">Pasca mengikuti pembinaan teknis Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS), enam camat baru di Kabupaten Tuban akan mendapat wewenang baru. Namun wewenang tersebut harus melalui pelantikan dari pihak Badan Pertanahan Nasional.</div>
Tahun depan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tuban akan merealisasikan Proyek Nasional Agrarian (Prona) dengan capaian 15.500 bidang tanah. Hal itu disampaikan Kasi Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat, Siswo Hariyono, saat mengisi acara sosialisasi Prona di Desa Banjarworo, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, Rabu (21/12/2016) kemarin.
Puluhan warga desa Kembangbilo Protes terhadap pemberian harga tanah yang telah ditetapkan Apraisal. Mereka warga yang protes adalah pemilik tanah yang lahannya nanti akan digunakan sebagai jalan lingkar Selatan (JLS).
Aksi unjuk rasa Forum Masyarakat Gaji (FMG) di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tuban, Kamis (28/7/2016) berlangsung lama. Meski demonstran sudah berorasi secara bergantian namun tidak kunjung ada pejabat BPN yang datang untuk menemui mereka.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban berupaya mempertahankan lahan pertanian produktif tanaman pangan, khususnya padi. Rencana kedepan bakal merampungkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) pada tahun 2017 mendatang.
Tanah memang sering menjadi masalah yang serius bagi masyarakat kecil, apalagi jika harus berurusan dengan pemilik modal atau pengusaha. Bahkan, klaim pun sering dilakukan untuk mendapatkan status hak milik atas tanah yang justru bukan miliknya. Seperti di Tuban misalnya, ada dua laporan sengketa lahan yang dilaporkan ke Kantor Pertanahan Tuban.
