Awal bulan Maret 2019 tak kurang dari 152.741 rumah warga penerima bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) akan dipasangi stiker ukuran 10×10 cm oleh Pemerintah Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kebijakan ini bertujuan untuk verifikasi kembali peserta Bansos.
Penyaluran Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT) diakui pihak tim koordinator Kabupaten Tuban masih ada masalah. Untuk itu, pihaknya melakukan Rapat Koordinasi (Rakor), pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya di wilayahnya.
Ratusan warga pra sejahtera di Desa Socorejo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban mulai mencairkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Senin, (04/6/ 2018). Sejak pagi, mereka berbondong-bondong untuk mencairkan bantuan pengganti Rastra tersebut melalui Agen BNI 46 yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) setempat.
Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Sosial (Dinsos) tengah kerja keras menyelesaikan penyaluran Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Hal itu dilakukan lantaran waktu penyaluran bantuan sudah mepet.
Hingga kini, program sosial Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) belum juga ada kejelasan. Bahkan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Tuban mengaku masih setia menunggu aturan resmi program yang rencananya dijalankan tahun 2018 ini.
Usai salat Jumat di Masjid Agung Tuban, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan sertfikat wakaf pada warga. Sebanyak 458 sertifikat wakaf yang dibagikan. Sertifikat itu, diserahkan langsung pada warga penerima.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Tuban mengaku, hingga saat ini pihaknya masih melakukan pemutakhiran data penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Hal itu dilakukan untuk mengahadapi perubahan bantuan Beras Sejahtera (Rastra) menjadi BPNT.
Kantor kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban dibanjiri warga setempat, Senin (29/1/2018). Sejak pagi warga rela mengantre hanya untuk mendapatkan kartu keluarga sejahtera (KKS).
Beberapa warga Desa Karang Agung, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban menuntut biaya pembelian lahan untuk penanaman pipa minyak mentah yang sekarang dioperatori ExxonMobil Cepu Ltd (EMCL) di kawasan desa setempat.
Pungutan liar atau pungli kembali terjadi yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pengurusan sertifikasi tanah. Karena itu, Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Negara (BPN), Lalu Riyanta mengimbau agar masyarakat melakukan sendiri sertifikasi tanah mereka.
