Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pasal (GNP) 33 telah melakukan aksi unjuk rasa di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban pada Kamis (24/3/2016) pukul 10.00 WIB. Aksi GNP 33 tersebut diawali dengan Long March dari perpustakaan umum hingga ke titik demonstrasi yaitu di gedung DPRD Tuban.
Laporan Surat Pemberitahuan (SPT) tidak hanya berlaku pada Wajib Pajak (WP) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh). Selain itu WP Badan wajib melaporkan SPT tahunan.
Menjamurnya karaoke ilegal di Kabupaten Tuban memang tidak bisa dipungkiri, meski razia kerap kali dilakukan untuk menertibkan tempat hiburan yang tak berizin tersebut, oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol pp) kabupaten Tuban, terkadang karaoke ilegal masih nekat melakukan operasi kembali.
Dinas Peternakan dan Pertanian (Dispertan) Kabupaten Tuban, memperketat pengawasan di tingkat peternak, pengepul, dan pedagang ayam. Menyusul mulai adanya virus flu burung di sejumlah daerah di Indonesia.
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Tuban melalui Bidang Pordikmas dan Jarahnita telah menyelenggarakan lomba paduan suara (padus) pada Rabu (23/3/16) pagi, bertempat di gedung utama aula Disdikpora Tuban.
Isu virus H5N1 kembali mengguncang tanah air. Akibatnya, penjualan daging unggas, terutama daging ayam, ikut terpengaruh karena masyarakat takut terjangkit virus yang lebih dikenal sebagi flu burung.
Pendaftar jamaah haji di Kabupaten Tuban terus mengalami penurunan sejak tiga tahun terakhir. Diduga, hal ini dipicu karena lamanya antrian pendaftar untuk bisa berangkat ke tanah suci.
Bantuan yang diberikan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), adalah merupakan bantuan yang ditujukan bagi masyarakat yang kurang mampu yang secara tingkat ekonominya menengah ke bawah. Namun terkait prosentase besaran bantuannya, diperkirakan mencapai sekitar 40 persen.
Hingga memasuki pekan terakhir dari batas pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) di Tuban kurang lebih mencapai setengahnya. Dari target 20.000, sampai saat ini baru terealisasi 10.719.
Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) wajib pajak dilakuan setiap satu tahun sekali. Kendati demikian, terdapat konsekuensi bagi Wajib Pajak (WP) yang tidak mengindahkan peraturan tersebut, yakni diberikan sanksi Rp100.000 bagi tiap pribadi.
