Tingkatkan Kinerja Satuan Kerja Pelaksana Daerah (SKPD), Bupati Tuban teken Pakta Integritas dengan seluruh kepala SKPD. Penandatanganan itu bertujuan untuk memantau etos kerja dari setiap jajarannya di masing-masing SKPD.
Sejumlah anak muda yang tergabung dalam 'Gerakan Tuban Menulis', mencoba menyuguhkan hal lain dari kebiasaan warga di bulan ramadan. Mereka menyebutnya dengan Ngabuburead untuk mengganti istilah ngabuburit jelang buka puasa.
Meski memiliki jargon Bumi Wali, nyatanya peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang di Kabupaten Tuban masih juga marak. Walaupun jumlah pengguna narkoba tidak banyak, tetapi pengguna pil karnopen sudah tidak bisa dihitung.
2.jpg)
Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein, berharap Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Tuban tidak arogan dalam melakukan tindakan penertiban terhadap pedagang kecil. Hal itu disampaikan saat marak kabar beredar tindakan arogan Satpol PP Kota Serang yang menyita barang dagangan makanan sebuah warung di Serang Banten.
Semua orang mencari kebahagiaan. Ada yang mati-matian berebut kursi bupati, gubernur, dan presiden karena yakin di posisi itulah mereka akan menemukan kebahagiaan. Ada orang yang rela membayar puluhan juta hingga ratusan juta untuk bisa menjadi PNS, karena dia yakin menjadi PNS adalah menghadirkan kebahagiaan.
1.jpg)
Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein, mengharapkan setiap perumahan harus memiliki Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang diperuntukkan bagi warga perumahan. Sebab, seperti diketahui bersama, bahwa lahan pemakaman di kota sudah mulai berkurang atau sempit.
.jpg)
Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein, memberikan tanggapan terkait dua Raperda yang akan dicabut pembahasannya oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban.
Penjabat Kepala Desa (PJ Kades) Sawir Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban masih belum diputuskan. Meski status Kades saat ini sudah ditetapkan menjadi tersangka, namun PJ dari Kades yang terjerat kasus hukum tersebut masih belum ada.
Masalah kasus korupsi yang menjerat Kades Sawir, Nur Indahyani, membuat pelayanan umum di Desa tersebut mengalami kendala. Oleh karena itu, masyarakat desa berharap agar ada pelaksana tugas yang siap menjalankan kewajiban dari kades untuk melayani masyarakat.
Sisa lebih perhitungan (Silpa) 2015 mencapai 290 miliar, angka tersebut dinilai sangat banyak sekali tidak sesuai dengan serapan oleh masing-masing SKPD. Tentunya, dari Silpa tersebut akan menjadi evaluasi bagi Pemerintahan Kabupaten kedepannya agar Silpa tidak membengkak.
