60 Miliar Akan Digelontorkan Untuk Pembenahan Infrastruktur
Anggaran senilai 60 Milliar akan digelontorkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban untuk pembenahan Infrastruktur disisa akhir tahun 2016.
Anggaran senilai 60 Milliar akan digelontorkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban untuk pembenahan Infrastruktur disisa akhir tahun 2016.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban memberikan keringanan bagi pegawainya yang berniat mengantarkan anaknya untuk sekolah di hari pertama pada Senin (18/7/2016) besok.
Wakil Bupati (Wabup) Tuban, Noor Nahar Hussein, berharap untuk pengesahan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2016, bisa disahkan bulan Agustus mendatang. Sebab, Noor Nahar menilai, masih banyak anggaran dari Sisa Lebih Perhitungan (Silpa) tahun anggaran 2015 yang harus digunakan untuk hal-hal yang efektif di tahun 2016, seperti perbaikan infrastruktur.
Pemerintah Kabupaten Tuban akan menertibkan Minimarket yang tidak berizin. Penertiban dilakukan lantaran banyaknya toko modern yang mulai menjamur di Kabupaten yang berjuluk Bumi Wali.
Seorang dukun cabul menjadi buronan Polres Tuban, setelah diduga melakukan perbuatan bejat dengan mencabuli salah satu gadis yang masih di bawah umur.
Kendala Peraturan Bupati (Perbup) Pilihan kepala desa (Pilkades) serentak 2016 Kabupaten Tuban berada pada masa jabatan Kades yang belum habis masa kerjanya.
Dua pemakai sabu dan Satu pengedar daftar obat G jenis Karnopen, berhasil diringkus oleh satuan aparat Kepolisian Resor (Polres) Tuban, pada Selasa 28 Juni 2016.
Perjalanan Mudik yang seharusnya menyenangkan bisa terasa menyiksa pada anak jika sampai mereka menderita mabuk perjalanan atau diare, dua penyakit yang umum diderita anak saat perjalanan jauh.
Aparat gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), TNI, dan Polres Tuban menggelar razia sejumlah rumah kos yang ada di Kabupaten Tuban.
Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (LPJ APBD) 2015 Kabupaten Tuban telah diterima dengan mulus oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Dengan diterimanya LPJ tersebut, maka inisiatif muncul untuk membuat Perda LPJ APBD.