Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban melaksanakan sidang paripurna bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di gedung dewan, Selasa, (14/6/2016). Sidang dihadiri oleh seluruh Satuan Kerja Pelaksana Daerah (SKPD) Se-Kabupaten Tuban dengan dipimpin oleh Sekretaris Daerah, Budi Wiyana, serta Pimpinan DPRD.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban menggelar rapat paripurna bersama Pemkab Tuban, Senin (13/6/2016). Dalam rapat ini turut hadir Bupati dan Wakil Bupati Tuban beserta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
.jpg)
Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein, memberikan tanggapan terkait dua Raperda yang akan dicabut pembahasannya oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban mensinyalkan akan mencabut pembahasan usulan Raperda tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan. Raperda tersebut merupakan usulan dari Eksekutif saat Paripurna di DPRD.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban bersama Pemerintah Kabupaten telah membahas Sembilan Raperda, diantaranya adalah Raperda tentang Peningkatan pelayanan publik, ketenaga kerjaan, rumah kos atau pemondokan, pencegahan Narkotika dan obat-obatan terlarang, Taman Pemakaman Umum, Retribusi Izin Usaha Perikanan, Peraturan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan yang terakhir tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH).
Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, bersama Pemerintah Kabupaten berlangsung, Rabu (8/7/2016), di ruang Paripurna Dewan. Dalam rapat tersebut, hadir langsung Bupati dan Wakil Bupati Tuban, Sekda dan seluruh jajaran SKPD, serta turut hadir juga Forpimda.
Petani asal Desa Kembangbilo, Kecamatan/Kabupaten Tuban, meneruskan aksi penolakan pembangunan Jalur Lingkar Selatan (JLS) di lahan produktif ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban. Setelah sebelumnya melakukan aksi serupa di depan kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab), Jalan Kartini, Tuban, Senin (30/5/2016). <div style="color: #222222; font-family: arial,sans-serif; font-size: 12.8px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff;"> </div>
Aksi unjuk rasa yang digelar Pemuda Pancasila Kabupaten Tuban, Kamis (26/5/16) berakhir di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban.
Koalisi Perempuan Ronggolawe (KPR) beserta Aliansi Masyarakat Peduli Perlindungan Perempuan dan Anak mendesak kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Pemerintah RI melalui DPRD Kabupaten Tuban segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual, Minggu (22/5/2016).
Isu maraknya ajaran Partai Komunis Indonesia (PKI) yang belakangan ini mulai marak, mendapat tanggapan dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, Miyadi.
