Reporter: Edy Purnomo
blokTuban.com - Petani asal Desa Kembangbilo, Kecamatan/Kabupaten Tuban, meneruskan aksi penolakan pembangunan Jalur Lingkar Selatan (JLS) di lahan produktif ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban. Setelah sebelumnya melakukan aksi serupa di depan kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab), Jalan Kartini, Tuban, Senin (30/5/2016).
Hanya saja, petani harus menelan kekecewaan di depan kantor DPRD Tuban. Pasalnya, tidak ada satupun wakil rakyat yang ada ditempat untuk mendengarkan aspirasi mereka. Untuk memastikan, mereka bahkan sampai melakukan pengecekan di beberapa sudut ruangan DPRD Tuban.
"Tidak ada anggota DPRD di dalam," jelas salah satu petani, Kasmilan, kepada blokTuban.com.
Kepada DPRD Tuban, mereka rencananya juga akan mengadukan hal sama. Yakni meminta bantuan DPRD agar JLS tidak dibangun di lahan produktif. Tetapi dibelokkan di sisi selatan desa, letak dimana banyak lahan yang kurang produktif. "Karena tidak hanya pemilik tanah, tetapi juga buruh tani kan menggantungkann hidup disana," lanjut Kasmilan.
Dijetahui, di desa tersebut rencananya ada 70 hektar lahan persawahan yang akan dijadikan ring road. Lahan tersebut bisa panen tiga kali dalam setahun, dengan produksi satu kali panen mencapai 7 sampai 10 ton perhektarnya. Sehingga pertahun di lahan 70 hektar itu bisa menghasilkan sekitar 490 ton.
Selama aksi, mereka hanya ditemui Kepala Bagian (Kabag) Umum Sekretariat DPRD Tuban, Susilo Murti. Pegawai ini menjelaskan, hari ini ada beberapa agenda DPRD Tuban, yang mengharuskan mereka turun ke lapangan. "Ada juga yang ke Rembang dan juga ke Pati," kata Susilo.
Meski begitu, Susilo mengatakan akan menyampaikan aspirasi ke DPRD Tuban. Kemudian, dia juga menyarankan kepada para petani yang datang untuk membuat surat agar bisa diagendakan pembahasan bersama mengenai persoalan yang mereka bawa. [pur/ito]
