Category : Tag: Dprd

UNAIR Dukung DPRD Tuban Susun Naskah Akademik Standar UU 12/2011

Setelah melakukan studi banding ke DPRD Gunung Kidul, Yogyakarta, pada Senin lalu, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Tuban bergerak cepat untuk menjalin kerja sama dengan Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya.

Resmi Dilantik, Pimpinan DPRD Tuban Diminta Segera Bentuk Alat Kelengkapan Dewan

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban periode 2024-2029 resmi dilantik pada hari ini. Pelantikan berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Tuban, dengan pengucapan sumpah dan janji jabatan dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Tuban.

Tiga Hari Berturut-turut, FSPMI Tuban akan Gelar Aksi di Tiga Lokasi

Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kabupaten Tuban mengumumkan akan melaksanakan aksi demonstrasi yang berlangsung selama tiga hari berturut-turut, yaitu pada hari Rabu, Kamis, dan Jumat, tanggal 28, 29, dan 30 Agustus 2024.

Resmi Dilantik, 50 Anggota DPRD Kabupaten Tuban Periode 2024-2029 Siap Bertugas

Pada tanggal 26 Agustus 2024, sebanyak 50 anggota DPRD Kabupaten Tuban periode 2024-2029 resmi dilantik.

Aliansi BEM se-Tuban dan PMII Blokir Jalan dan Bakar Banner di Sekitar Gedung Dewan

Gedung DPRD Kabupaten Tuban menjadi pusat perhatian pada Senin (26/8/2024) siang saat Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Tuban dan PC PMII Tuban menggelar aksi unjuk rasa.

Berita Foto

Mahasiswa Demo Saat Anggota DPRD Tuban Dilantik

Massa Aliansi BEM se-Tuban memulai orasi di pintu keluar gedung Dewan. Setelah itu, membakar banner dan memblokir Jalan sekitar, Senin (26/8/2024).

Masa Jabatan Berakhir, Mobil Dinas dan Laptop Anggota DPRD Tuban Wajib Dikembalikan

50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban periode 2019-2024 telah mencapai akhir masa jabatan.

Raperda Perubahan Perumahan di Tuban Ditunda

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban akhirnya menyetujui lima dari enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif eksekutif dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Rabu, 21 Agustus 2024.

MK Putuskan Partai Politik Tanpa Kursi DPRD Bisa Ajukan Calon Kepala Daerah

Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa partai politik atau gabungan partai politik yang menjadi peserta Pemilu tetap dapat mengajukan calon kepala daerah meskipun tidak memiliki kursi di DPRD.