Belum lama ini Menteri Keuangan Sri Mulyani menyetujui usul Mendagri Tjahjo Kumolo soal penambahan dana parpol menjadi Rp 1000/suara sah dari yang sebelumnya Rp108/suara sah.
.jpg)
Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani, akhirnya menyetujui usulan Kemendagri untuk menaikkan dana bantuan partai politik (Parpol). Kanaikannya pun sangat fantastis, yakni 10 kali lipat. Dari semula Rp108 per suara menjadi Rp1.000 per suara.
Menghadapi dinamika politik tahun 2017, DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten inginkan kader tetap solid mendukung program pembangunan pemerintahan Jokowi-JK. Apalagi sejak tahun 2016 lalu, Pemerintahan Jokowi-Jk menyebut sebagai tahun-tahun percepatan kerja.
Tiga anggota Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten (Panwaskan) Tuban, telah ditetapkan oleh Badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur, setelah melalui berbagai tahapan seleksi.
upati Tuban, Fathul Huda, memberikan responnya atas pertemuan lintas partai dan lintas fraksi yang diselenggarakan beberapa hari lalu di salah satu hotel di Tuban.
Beberapa partai pendukung pemerintahan Huda Noor jilid II, menggelar pertemuan di salah satu hotel di Tuban, Minggu kemarin.
Enam orang dari dua belas calon Panitia Pengawan Kabupaten (Panwaskab) Tuban dinyatakan lulus mengikuti tes wawancara oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur (Jatim). Sebelumnya, dua belas orang calon Panwaskab Tuban itu, mengikuti tes wawancara di Hotel Sahid Surabaya, Jalan Sumatera No.1–15, Kota Surabaya, Kamis (20/7/2017) yang lalu.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur (Jatim) mengumumkam hasil tes tertulis calon anggota Panitia Pengawan Kabupaten (Panwaskab) Tuban, bersama calon se-Jatim lainnya, Selasa (18/7/2017). Dari 42 calon yang mengikuti tes tulis, 12 orang dinyatakan lolos ke jenjang seleksi berikutnya.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan menanggapi adanya isu reshuffle yang dihembuskan kepada Menteri asal PAN, yang menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN RB), Asman Abrur.
Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan keberatan adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017, yang telah diterbitkan oleh Presiden Jokowi.
