Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur (Jatim) akan segera dihelat. Berbagai persiapan tengah berjalan, seperti proses Pencocokan dan Penelitian (Coklit) data pemilih oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di berbagai wilayah Jatim.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tuban melakukan uji publik penataan Daerah Pemilihan (Dapil) pemilu legislatif tahun 2019. Hal itu dilakukan untuk meminta tanggapan kepada Partai Politik maupun stakeholder terkait penyusunan Dapil.
Tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) tengah berjalan. Beberapa daerah juga telah mengadakan Focus Group Discussion (FGD) yang bertujuan untuk membahas kelanjutan proses persiapan seperti halnya Kecamatan Rengel.
Menjelang masa kampanye Pilkada Jawa Timur, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Tuban akan mempelototi media masa maupun media sosial. Bahkan, menurut pengakuan Ketua Panwaslu Tuban, Masrukhin, saat ini pihaknya juga menggandeng kaum akademis salah satu universitas di Bumi Wali, sebutan Kota Tuban.
Dalam menentukan Daerah Pemilihan (Dapil) Pemilihan Legislatif 2019 mendatang, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPU Kab) Tuban tengah melakukan uji publik. Hal itu dilakukan untuk meminta tanggapan kepada stakeholder terkait penyusunan Dapil.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menargetkan yang akan diraih pada pemilu 2019. Hal itu disampaikan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Tuban, Miyadi setelah partainya dinyatakan lolos verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPU Kab) Tuban, Kamis (1/2/2018).
Hari kedua pelaksanaan Verifikasi Faktual (Verfak) Partai Politik (Parpol) calon peserta pemilu tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tuban telah melaksanakan verfak kepada enam parpol, Rabu (31/1/2018) sore.
Sampai saat ini, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Tuban belum menemukan adanya Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang bermasalah atau melakukan pelanggaran. Misalnya PPDP yang terbukti juga menjadi anggota partai politik.
Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang keras menjadi tim kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pilkada serentak Juni mendatang. Selain itu, tim kampanye dilarang keras terdiri dari kepolisian, TNI, Kepala Desa atau Lurah, maupun perangkatnya.
Menjelang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) 2018, Kapolres Tuban AKBP Sutrisno HR bersama Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Montong menggelar Focus Group Discution (FGD) sekaligus pengukuhan Kelompok Sadar Kamtibmas.
