Cegah Penggelapan Tiket, Bektiharjo Akan Terapkan E-Ticketing
Pemerintah Kabupaten Tuban harus memikirkan langkah agar penggelapan tiket di wisata Pemandian Bektiharjo, Semanding tidak terjadi kembali.
Pemerintah Kabupaten Tuban harus memikirkan langkah agar penggelapan tiket di wisata Pemandian Bektiharjo, Semanding tidak terjadi kembali.
Masih banyak warga Kabupaten Tuban yang belum melakukan perekaman data diri sebagaimana mestinya. Informasi yang dihimpun blokTuban.com menyebut kurang lebih 80.000 warga Tuban belum tercatat identitasnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
Nasib keenam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tuban yang disinyalir masuk daftar pembatalan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih belum jelas.
Ditundanya transfer Dana Alokasi Umum (DAU) dari pusat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 125/PMK.07/2016 Tertanggal 16 Agustus, membuat Pemkab harus mencari solusi untuk mengganti dana tersebut demi berjalannya proyek kerja sama yang sudah disepakati.
Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) 2016 belum dicairkan sepenuhnya bagi seluruh Desa. Hingga saat ini, Pencairan ADD maupun DD masih dalam tahap satu.
Akan sangat merepotkan setelah akhir September 2016, bila masyarakat tidak kunjung memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui pembuatan Elektonik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP). Sebab, kelak semua pelayanan publik bakal berbasis pada NIK dan E-KTP.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tuban mengimbau masyarakat agar segera melakukan perekaman data kependudukan. Sebab pada tanggal 30 September 2016 menjadi batas agar masyarakat memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahap kedua ditargetkan akhir tahun 2016 selesai. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Kabupaten Tuban, Mahmudi.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban tampaknya harus mulai memikirkan solusi atas ditundanya Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat.
Keberadaan koperasi di Kabupaten Tuban seharusnya dapat menjadi motor penggerak perekonomian masyarakat. Namun seperti diketahui, koperasi yang tidak aktif dapat dibekukan atau dibubarkan sesuai pernyataan Bupati Tuban, Fathul Huda.