Pasca pembunuhan yang terjadi saat penyelanggaraan pentas dangdut di Dukuh Wire Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Sabtu (3/9/2016) malam, membuat Pemerintah Kabupaten Tuban harus mengeluarkan himbauan terhadap pelaksanaan kegiatan di malam hari.
Raperda tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (PSPD) terus mengalami perkembangan. Pembahasan hingga konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga dilakukan agar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) bisa segera disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Polres Tuban terhadap Tujuh Petugas di lingkungan Dinas Perekonomian dan Pariwisata (Disperpar), akibat menggelapkan tiket masuk pemandian hingga berhasil menetapkan ketujuhnya sebagai tersangka. Ancaman penggelapan karcis parkir kini juga mengintai enam pasar milik daerah.
Hindari kesalahan dan kekeliruan pengelolaan dana yang masuk ke desa, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban menjalin kerjasama dengan berbagai instansi untuk melakukan pendampingan. <br /><br />Wakil Bupati (Wabup) Tuban, Noor Nahar Hussein menjelaskan, pendampingan dilakukan supaya Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil (DBH) ataupun sumber-sumber dana lain bisa terkelola dengan baik dan maksimal. Pasalnya, sekarang desa mendapatkan beragam sumber anggaran yang tidak sedikit.
Rencana pengambilalihan terminal tipe A Kambang Putih oleh Pemerintah Pusat baru sebatas wacana saja. Sebab, hingga saat ini belum ada langkah atau regulasi dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah terkait pengambilalihan aset milik daerah tersebut.
Hasil kunjungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) beberapa hari lalu, terkait Raperda Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah mendapat angin segar.
Rencana pembentukan dinas baru di Kabupaten Tuban perlu dipikir ulang, pasalnya operasional belanja lembaga atau dinas baru akan mengurangi biaya pembangunan di masyarakat.
Anggota Komisi C, Andhi Hartanto menyatakan, kompensasi dari Joint Operating Body Pertamina- Petrochina East Java (JOB-PPEJ) terhadap warga Desa Rahayu Kecamatan Soko wajib dibayar.
Konflik antara Joint Operating Body Pertamina- Petrochina East Java (JOB-PPEJ) dengan Warga Desa Rahayu, Kecamatan Soko terkait dana kompensasi selama delapan bulan yang belum dibayar, yakni dari bulan Januari hingga Agustus, membuat Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas turun tangan.
Salah seorang warga Desa Rahayu tampak emosi setelah Perwakilan Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas Jabal Nusa, Ali Mashar, memberikan jawaban atas kompensasi JOB-PPEJ akan diganti dengan tali asih.
