Reporter: Moch. Sudarsono
blokTuban.com - Menipisnya anggaran program berobat gratis bagi masyarakat miskin, membuat Pemerintah Kabupaten Tuban (Pemkab) harus mewanti-wanti agar tidak menanggung hutang yang semakin membengkak.
Sebab, hingga sekarang Pemkab menanggung hutang sebesar 8 miliar, akibat memberlakukan program pengobatan gratis bagi masyarakat yang tidak mampu.
Bahkan, untuk meminimalisir banyaknya masyarakat yang menggunakan Surat Pernyataan Miskin (SPM), Pemkab menginstruksikan kepada pihak kecamatan agar lebih selektif dalam memberikan SPM.
Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar menyatakan, memang Pemkab telah menginstruksikan kepada camat agar lebih selektif dalam memberikan SPM bagi yang mengajukan, karena masyarakat yang kaya ternyata juga banyak yang menggunakan SPM saat berobat.
"Inilah pentingnya melakukan seleksi layak dan tidaknya pemohon yang mendapatkan SPM," ujarnya kepada blokTunan.com, Selasa (8/11/2016).
Lebih lanjut Politisi PKB itu menjelaskan, dalam proses seleksi tersebut diharapkan pihak kecamatan agar benar-benar melakukan kroscek secara langsung, ataupun melakukan koordinasi dengan jajaran dibawahnya.
"Koordinasi dengan jajaran di bawahnya itu sangat diperlukan tentunya," ungkapnya.
Noor Nahar menambahkan, jangan lagi ada masyarakat yang kaya masih menggunakan SPM saat berobat. SPM itu untuk masyarakat miskin sesuai dengan kepanjangannya.
"Camat Tidak boleh sembarangan memberikan SPM, harus selektif intinya," pungkasnya. [nok/rom]
