Reporter : Mochamad Nur Rofiq
blokTuban.com - Berdasarkan evaluasi semester 1 tahun 2024, penyerapan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Tuban masih rendah, baru mencapai 7,17 persen atau sekitar Rp 2,35 miliar dari total anggaran Rp 32,78 miliar.
Secara rinci, data yang dihimpun dari situs resmi Pemkab Tuban bahwa penyerapan anggaran di bidang kesejahteraan masyarakat baru mencapai 2,4 persen, penegakan hukum 6,36 persen, kesehatan 10,4 persen, dan prioritas kebutuhan daerah 29,14 persen.
Evaluasi ini disampaikan oleh Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kabupaten Tuban, Handrijanto, dalam rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan DBHCHT hingga triwulan 3 sekaligus pembahasan perubahan Rancangan Kegiatan dan Penganggaran (RKP) tahun anggaran 2024. Rapat tersebut digelar di Ruang Rapat Aryotedjo, Lantai 2 Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban.
Handrijanto menjelaskan, kegiatan ini sejalan dengan asistensi perubahan RKP yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Langkah ini bertujuan untuk mengimplementasikan kegiatan DBHCHT pada triwulan 4 mendatang.
Selain itu, rapat evaluasi ini juga dilakukan untuk mengetahui sejauh mana program-program yang dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu DBHCHT di Tuban telah dilaksanakan, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi selama proses pelaksanaan.
“Walaupun ada beberapa kendala, seperti belum maksimalnya penyerapan anggaran di semester 1, kami terus melakukan evaluasi dan pemantauan secara berkala. Ini penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program,” ujar Handrijanto.
Meskipun demikian, lanjutnya, secara keseluruhan pelaksanaan program DBHCHT di Tuban dinilai berjalan baik. Namun, evaluasi dan perbaikan tetap diperlukan agar program ini lebih tepat sasaran dan memberikan dampak optimal bagi masyarakat, terutama dalam hal kesejahteraan dan pelayanan kesehatan.
“Pada triwulan 3 ini, meskipun belum sesuai target, pelaksanaan kegiatan secara umum telah berjalan dan terus berproses, terutama terkait dengan pencairan anggaran dan pelaksanaan program,” pungkas. [Rof/Ali]
