Reporter: Moch. Nur Rofiq
blokTuban.com - Persoalan mengenai seragam Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 muncul setelah Kepala BPIP memutuskan agar anggota perempuan Paskibraka tidak mengenakan jilbab. Ketua Bidang Ketahanan Nasional dan Bela Negara GP Ansor, H. M. Syafiq Syauqi, mengecam kebijakan tersebut, menyebutnya sebagai langkah mundur yang mencoreng nama Presiden Jokowi.
Menanggapi polemik ini, Ketua Bidang Ketahanan Nasional dan Bela Negara Pimpinan Pusat GP Ansor, H. M. Syafiq Syauqi, menyatakan bahwa tindakan BPIP sebagai pembina Paskibraka adalah langkah mundur yang mempermalukan Presiden Jokowi.
“Ini langkah mundur. Kepala BPIP permalukan Presiden Jokowi,” kata Gus Syafiq secara tertulis, Rabu (14/8).
Baca juga: Ansor Jatim: Pembangunan Bidang Kehutanan Belum Sejahterakan Masyarakat
Ia menekankan bahwa Indonesia memiliki putra-putri terbaik yang tergabung dalam pasukan Paskibraka, dengan latar belakang budaya dan keyakinan yang beragam. Keputusan Kepala BPIP, yang dianggap sebagai penyebab utama polemik ini, dinilainya sebagai bentuk pengambilalihan terhadap keberagaman.
“Presiden Jokowi sejak awal menggunakan 6 salam untuk menghormati segala keyakinan masyarakat yang beragam. Putusan ini adalah bagian kooptasi keberagaman,” lanjutnya.
Ansor meminta agar lembaga yang dipimpin oleh Yudian Wahyudi tersebut segera mencabut Keputusan BPIP Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, dan Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.
“Untuk menghentikan polemik ini, segera cabut Keputusan BPIP. Revisi dengan keputusan-keputusan yang bisa merangkul semua keberagaman,” pungkasnya.[Rof/Rul]
