Reporter : Ali Imron
blokTuban.com - Usai penyampaian Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2025 oleh Sekda Tuban Budi Wiyana pada Rapat Paripurna, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban melanjutkan dengan rapat kerja komisi untuk membahas KUA-PPAS bersama mitra kerja masing-masing di ruang rapat komisi.
Komisi I DPRD Tuban, yang menangani bidang pembangunan, menerima penjelasan dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, termasuk Bappeda Litbang, Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLHP), Dinas PUPR-PRKP, serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) mengenai prioritas pembangunan tahun 2025.
Pimpinan rapat, Fahmi Fikroni, menyatakan bahwa informasi dari OPD akan menjadi dasar bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan.
"Agar apa yang telah disusun dalam draf KUA-PPAS dapat diurai dan diawasi dengan baik, sehingga target yang ditetapkan dapat tercapai sesuai rencana," ungkap Fahmi.
Kepala Bappeda Litbang, Joko Sarwono, menyampaikan rencana kerja yang fokus pada peningkatan ekonomi, pengurangan pengangguran dan kemiskinan, peningkatan IPM, serta penurunan emisi gas.
Ia juga menambahkan bahwa Peraturan Bupati (Perbup) tentang target kinerja strategis daerah telah disahkan, yang menunjukkan komitmen Pemkab Tuban untuk mencapai semua target tersebut.
“Akhir Juli kemarin sudah disahkan, dan itu sebagai wujud komitmen bersama kami agar semua target dapat kita selesaikan,” jelas Joko.
Joko juga menekankan tema besar arah pembangunan Kabupaten Tuban tahun 2025, yaitu “Mewujudkan Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan melalui Pemantapan Daya Saing Daerah Berbasis Sumber Daya Manusia Unggul serta Potensi Sektor Strategis”.
Target penurunan angka kemiskinan hingga 13,5 persen juga telah disusun dengan intervensi program yang diakomodir melalui semua OPD terkait.
Kepala DLHP, Bambang Irawan, menyoroti fokus program kinerja tahun 2025 termasuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pembangunan pabrik sampah dengan teknologi Refused Derived Fuel (RDF) yang didanai APBN sebesar 120 miliar Rupiah.
"21 Juli sudah disetujui untuk pembangunan RDF. Agustus lelang, Oktober teken kontrak, dan tiga bulan operasional, nanti akan diserahkan ke kita," ujarnya.
Dinas PUPR-PRKP melalui Kepala Dinas Agung Supriyadi memaparkan program kerja yang mencakup pembangunan, pelebaran dan perbaikan jalan, sanitasi, drainase, tata ruang, serta program rutin lainnya dengan total anggaran sebesar 472 miliar 485 juta 467 ribu Rupiah.
BKPSDM, diwakili oleh Kepala Fien Roekmini Koesnawangsih, menyampaikan program peningkatan SDM aparatur serta seleksi CPNS dan PPPK tahun 2025.
Selain itu, isu pengangkatan Guru Tidak Tetap (GTT) yang sempat mencuat juga dijelaskan, dengan jumlah GTT yang tersisa dalam Dapodik sekitar 70 orang, yang sudah diakomodir dalam formasi CPNS dan PPPK tahun ini.
Fien juga menyoroti jumlah formasi yang disiapkan untuk PPPK dan CPNS tahun 2025 sebanyak 826, yang dibagi untuk tenaga kesehatan, guru, dan tenaga teknis.
“Untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Tuban, kami terus melaksanakan pelatihan dan penyediaan izin belajar bagi ASN, serta menjalin sinergi dengan organisasi korpri untuk sumber pendanaan tambahan,” jelasnya.
Anggota Komisi I DPRD, Mukaffi Makki, menekankan pentingnya komitmen dan kesesuaian program antar OPD.
“Kami meminta komitmen dan kejelasan dari setiap OPD untuk menyelaraskan program sehingga apa yang dituju bisa tercapai,” tegasnya. [Ali/Rof]
