Reporter : Ali Imron
blokTuban.com – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban mengadakan rapat kerja dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Komisi III DPRD Tuban.
Rapat ini difokuskan pada penyampaian penunjang program prioritas untuk tahun mendatang. Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tuban, Hartomo, yang juga memimpin rapat, mengungkapkan bahwa salah satu OPD telah menyampaikan rekap terkait KUA-PPAS 2025, namun belum ada penunjang prioritas.
“Hari ini kami jadwalkan OPD terkait untuk membahas hal tersebut,” ujar Hartomo.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP2P) Kabupaten Tuban, Eko Julianto, dalam laporannya menjelaskan bahwa padi menjadi fokus utama dalam bidang pertanian.
Hal ini dalam rangka percepatan areal tanam khusus padi mengingat Tuban mendapatkan target tambahan dari kementerian untuk menghindari impor beras.
Eko juga menyebutkan adanya penurunan anggaran karena banyak kegiatan berkelanjutan di tahun 2025, seperti penanggulangan stunting melalui program pemberdayaan Gerakan Konsumsi Pangan Beragam Bergizi Seimbang (B2SA) dan asuransi jaminan sosial ketenagakerjaan bagi nelayan.
“Intinya bagaimana produksi sektor pertanian, perikanan, dan peternakan naik yang menjadi fokus kami ke depan,” tambahnya.
Selain itu, terkait Gerakan Pangan Murah, Eko merencanakan untuk memperbesar volume di 20 kecamatan dan menindaklanjuti peraturan menteri tentang ketahanan pangan dan gizi serta bekerja sama dengan Bulog untuk penyediaan cadangan beras.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Diskopumdag) Kabupaten Tuban, Agus Wijaya, menjelaskan bahwa terdapat dua urusan wajib koperasi dan UKM yang terurai dalam enam program.
Bidang koperasi fokus pada peningkatan koperasi di Kabupaten Tuban, sementara bidang UKM diharapkan dapat menumbuhkan wirausaha baru untuk menanggulangi kemiskinan.
“Kami harap di tahun mendatang wirausaha baru bisa naik dua kali lipat,” ungkap Agus.
Agus juga menyatakan bahwa bidang perdagangan memerlukan perhatian terkait revitalisasi pasar yang memerlukan penataan ulang agar tidak kalah dengan pasar online.
“Perlu desain bagus untuk pasar, khususnya Pasar Baru Tuban, yang lebih mengarah ke pasar modern dan dapat terintegrasi dengan wisata di Tuban seperti Goa Akbar dan Pantai Boom,” lanjut Agus.
Di tahun 2025, Agus berharap dinas dapat menyuplai bahan pangan sebagai bentuk pengendalian inflasi dan mendukung program One Village One Product (OVOP) untuk suplai bahan pangan.
Direktur Perumda Tirta Lestari Kabupaten Tuban, Slamet Riyadi, berharap agar ke depannya kebijakan terkait pengurusan Surat Izin Pemanfaatan Air Tanah (SIPA) bisa lebih mudah.
“Kami upayakan agar air bawah tanah di tahun 2025 bisa terkoneksi di beberapa kecamatan, meliputi Tuban, Jenu, Palang, dan Semanding,” jelas Slamet.
Di akhir rapat, Hartomo dari Fraksi Partai Golkar berharap agar OPD terkait terus bersikap proaktif untuk menghindari masalah di masa depan. “Semua OPD di sini telah menyampaikan penunjang prioritasnya, tinggal action saja,” tutup Hartomo.
Rapat ini juga dihadiri perwakilan dari Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Tuban serta Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban. [Ali/Rof]
