Reporter: Moch. Sudarsono
blokTuban.com - Angka kemisikinan merupakan suatu potret kesenjangan sosial pada kehidupan masyarakat. Sebab, suatu daerah dikatakan sejahtera dan tidaknya karena hasil daripada survei yang telah dilakukan lembaga atau kelompok, namun tidak mudah untuk mengetahui jumlah angka kemiskinan yang ada di tiap kecamatan Se Kabupaten Tuban. Karena secara fakta, Badan Pusat Statistik (BPS) memang tidak pernah melakukan survei atau sensus terkait tingkat kemiskinan di setiap kecamatan.
Kepala BPS Kabupaten Tuban, Prayogo Setyo Widodo mengatakan, bahwa memang BPS bertugas untuk menghitung statistik angka, dan itu sudah dilakukan pada tahun 2014 yaitu Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2014 dan yang terakhir adalah Pemutakhiran Basis Data Terpadu Tahun 2015.
"itu bukan survei ataupun sensus untuk mengetahui angka kemiskinan di setiap kecamatan di Tuban, namun secara global karena yang dibutuhkan nasional adalah data keseluruhan," kata Prayogo kepada blokTuban.com
Selanjutnya, Prayogo menjelaskan, survei ataupun sensus yang dilakukan adalah untuk mengetahui angka statistik secara global, karena hal itu dilakukan untuk menyediakan kebutuhan yang diperlukan oleh pemerintah pusat. Misalnya, kalau pemerintah mempunyai program ataupun bantuan, maka yang diperlukan adalah data angka, data tersebut adalah data penerima yang nantinya akan diserahkan oleh BPS Tuban kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
"Tidak semua data yang kita kasihkan bisa diterima semua, nanti juga akan diseleksi kembali, masih ada seleksi yang dilakukan oleh TNP2K," pungkas kepala BPS Tuban.
Oleh karena itu, maka sensus ataupun survei itu dilakukannya bukan setiap tahun, melainkan ada jeda atau tenggang waktu yang sudah ditetapkan. "Sekali lagi, bahwa survei ataupun sensus itu dilakukan untuk menyediakan data yang dibutuhkan nasional," tegas Prayogo.
Diketahui bahwa Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) langsung dipimpin oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.[nok/ito]
