Pemerintah Kabupaten Tuban tidak ingin ada lagi pengusaha yang telat atau tidak membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawannya di tahun 2021. Harapan tersebut muncul setelah berkaca dari tahun 2020 bertepatan dengan mewabahnya Covid-19.
Pandemi Covid-19 yang berkepanjangan memang mengganggu roda perekonomian, dan berdampak terhadap semua sektor khususnya pada dunia usaha bahkan di seluruh dunia merasakan hal itu.
Libur Lebaran terasa sangat menyenangkan apalagi Anda mendapat dana tambahan dari tunjangan hari raya. Kapan lagi Anda bisa mengunjungi tempat wisata, makan di luar, berbelanja bersama keluarga tanpa memikirkan pekerjaan dan uang?
Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian THR kepada PNS, TNI, Polri, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan telah ditandatangani oleh Presiden RI pada tanggal 6 Mei 2019 yang lalu. Besaran didasarkan/disesuaikan dengan gaji pokok 2 (dua) bulan sebelunya.
Hari Jumat (24/5/2019) menjadi hari yang dinanti oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Tuban. Mereka akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) atau gaji ke-14 dengan jumlah total Rp39.020.428.129.
Pemerintah Kabupaten Tuban membuka aduan Tunjangan Hari Buruh (THR) keagamaan 2019 bagi buruh dan pekerja diwilayahnya. Keluhan dapat disampaikan ke Bidang Hubungan Industrial Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPM PTSP dan Naker) di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Tuban.
Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Tuban nampaknya tak sabar untuk segera menerima gaji ke-13 dari Pemkab. Gaji bulan ke-13 tersebut merupakan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2019.
Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan hal yang diidamkan para pekerja/karyawan. Kendati demikian, berbeda dengan karyawan non PNS di Kabupaten Tuban yang harus gigit jari karena dipastikan tak mendapatkannya.
Menjelang hari raya Idul Fitri, perusahaan wajib membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan kepada pekerjanya paling lambat H-7 Lebaran. Hal itu sesuai surat edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI) No 2 Tahun 2018.
Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional (DPC-SPN) Kabupaten hingga saat ini, Senin (4/7/2016) belum menerima laporan pengaduan dari pekerja atau buruh berkaitan dengan Tunjangan Hari Raya (THR). Organisasi pekerja tersebut menyatakan kesiapannya untuk menerima pengaduan dari pekerja atau buruh yang tidak mendapatkan THR dari Perusahaan di hari idul fitri.
