Bupati Tuban menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) di akhir Masa Jabatan Periode 2011-2016. Diketahui, masa jabatan Bupati Tuban, Fathul Huda dan Wakil Bupati (Wabup) Tuban, Noor Nahar Hussein, akan habis pada Juli 2016 mendatang.
Siapa sangka Koperasi yang ada di Kabupaten Tuban ternyata memiliki kualitas yang tidak kalah dengan koperasi di kabupaten atau kota lainnya. Bahkan bisa dibilang, koperasi di Bumi Ronggolawe ini mampu berkompetisi dengan koperasi lain di luar daerah. Hal tersebut terbukti dengan telah diraihnya penghargaan di tingkat Nasional pada tahun 2015 oleh dua koperasi di Tuban.
Adanya Peraturan Pemerintah (Perpu) pengganti Undang-Undang (UU) No 2 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menetapkan menjadi wewenang Provinsi membuat kewenangan Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) tak jelas.
Proyek negara dengan sistem Penunjukan Langsung (PL) rawan dibuat sebagai ajang "bagi-bagi" orang terdekat penguasa. Menunjuk orang terdekat meski kurang berkompeten, dinilai sudah menjadi rahasia umum. Proyek PL dinilai sebagai upaya balas budi kepada tim sukses, dibagikan kepada CV keluarga terdekat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan termasuk dibagikan untuk oknum penegak hukum.
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Makhdum Ibrahim, Cabang Tuban melakukan aksi unjuk rasa pada Kamis (10/3/16) pukul 09.00 WIB di depan kantor Bupati Tuban. Aksi ini diikuti skitar 10 orang mahasiswa dengan tuntutan penggunaan anggaran yang efektif agar tidak menimbulkan Sisa Lebih Perhitungan (Silpa).
Proyek megah Tuban Sport Centre (TSC) yang tetap kukuh untuk direalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban, mendapat sorotan dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban.
Perizinan tambang batuan atau Minerba sudah tidak menjadi hak Kabupaten melainkan sudah menjadi kewenangan Provinsi atau Nasional.
Para pecinta sepakbola tampaknya sebentar lagi akan bersuka ria, sebab sebentar lagi kesebelasan tim sepakbola di tanah air akan mulai kembali berlaga dalam kompetisi. Hal tersebut merupakan hasil pertemuan para Manager Tim Sepakbola Se-Indonesia, termasuk Persatuan Sepakbola Tuban (Persatu) di Ciamis Jawa Barat.
Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), yang diusulkan oleh dinas terkait, yakni Dinas Perekonomian dan Pariwisata (Disperpar) Tuban harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Selain itu, bagi UMKM yang produktif, cukup memiliki surat keterangan usaha dari kepala desa setempat.
Sejumlah 500 pelaku Usaha Kecil Menengah (UMKM) di Tuban, diajukkan untuk menerima pinjaman dana yang dikucurkan pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov) di tahun 2016.