Tiga anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tuban, dipastikan tak bisa berpartisipasi menjadi penyelenggara pemilu lagi, Minggu (10/3/2024).
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tuban resmi berhentikan 3 (tiga) orang Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Mereka adalah anggota PPK dari Kecamatan Semanding, Soko, dan Rengel.
Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Tuban di tiga kecamatan, menjalani sidang pemeriksaan yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tuban.
KPU Kabupaten Tuban pada Kamis (7/3/2024) telah menggelar sidang pemeriksaan terhadap anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Soko terkait dugaan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas dalam Pemilu 2024.
Masifnya penyebaran informasi hoaks menjadi anomali di era digital saat ini. Penyebaran hoaks sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan mudahnya masyarakat mengakses informasi melalui berbagai platform media sosial, grup WhatsApp, dan situs online.
Kurang dari satu bulan, pesta demokrasi akan diadakan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Tuban. Tak heran, jika berbagai persiapan sudah mulai dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tuban.
Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky menyerahkan Surat Keputusan Pengangkatan 75 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Tenaga Teknis Optimalisasi Formasi tahun 2022, Kamis (28/12/2023).
Pemerintah Kabupaten Tuban melalui Badan Kepegawaiandan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tuban telah mengumumkan hasil seleksi kompetensi dan pemberkasan pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023.
Kepala BKPSDM Kabupaten Tuban, Fien Roekmini Koesnawangsih geram lantaran masih adanya peserta tes Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemkab Tuban tahun 2023 tak disiplin mengikuti ujian.
.jpg)
Sekarang ini jaminan uang pensiuan tidka hanya bisa dinikmati oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) melainkandapat juga dinikmati Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
