Rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2023 akan segera dibuka dalam waktu dekat. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), akan membuka rekrutmen CPNS 2023 dengan kuota mencapai 1.030.751 orang.
Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Tuban akan membuka 815 formasi Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Kesehatan. Hal tersebut diungkapkan Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, disela penyerahan Surat Keputusan (SK) PPPK Tenaga Kesehatan Formasi tahun 2022 kepada 115 tenaga kesehatan di Kabupaten Tuban.
Formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Tenaga Teknis Pemkab Tuban tahun 2022 masih banyak yang belum terisi. Data dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tuban, Fien Roemini Koesnawangsih bahwa masih terdapat 113 formasi yang kosong atau belum terisi, Sabtu (29/4/2023).
Hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru tahun 2022 secara resmi telah diumumkan. Segera cek melalui link berikut ini dan perhatikan langkah selengkapnya.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tuban, menggelar sidang kedua dengan agenda pembacaan jawaban terlapor dalam hal ini yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tuban, Rabu (8/01/2023).
.jpg)
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tuban, menggelar Pelantikan dan Pengucapan Sumpah Janji, Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 2024 mendatang.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tuban membuka pendaftaran rekrutmen badan adhoc pemilu 2024 yaitu PPS tingkat kecamatan.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tuban telah mmebuka pendaftaran rekrutmen badan adhoc pemilu 2024 yaitu PPK dan PPS tingkat kecamatan.
Pendaftaran lembaga ad hoc penyelenggara pemilu 2024, PPK dan PPS kedepan akan dilakukan secara online melalui Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc atau SIAKBA. Namun hingga saat ini pendaftaran belum dibuka.
Peningkatan kasus temuan masyarakat yang terpapar virus Covid-19 beberapa waktu terakhir ini, membuat Pemerintah Republik Indonesia kembali menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1 di wilayah Jawa-Bali.
