DPRD dan Pemkab Tuban sepakat menandatangani berita acara persetujuan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif legislatif. Dua raperda tersebut mengatur tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, serta beasiswa pendidikan.
Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLHP) Kabupaten Tuban melakukan pendataan awal terkait pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) oleh Paslon Pilbup Tuban dan Pilgub Jatim.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban akhirnya menyetujui lima dari enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif eksekutif dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Rabu, 21 Agustus 2024.
DPRD Kabupaten Tuban telah mengundang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk membahas dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yaitu Raperda tentang Penyelenggaraan Reklame dan Raperda tentang Pemberian Fasilitasi/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
Ketua Komisi IV DPRD Tuban, Tri Astuti, mengungkapkan keprihatinannya atas fenomena pembuangan bayi yang kembali terjadi di Kabupaten Tuban.
Memperkenalkan Brigadir Polisi Wahyu Putri Widyaningrum, seorang Polwan berprestasi dari Polres Tuban yang saat ini menjalani pelatihan pra tugas Formed Police Unit (FPU) 6 MINUSCA di pusat misi Internasional Polri Tangerang.
Merasakan hidup di dunia penuh kedamaian tanpa adanya kekerasan menjadi impian umat manusia. Tidak heran, banyak tokoh berupaya menciptakan kondisi tersebut. Sebutlah Abraham Lincoln, Mahatma Gandhi, Martin Luther, Nelson Mandella yang namanya dikenang sejarah sebagai tokoh-tokoh yang terus mengampanyekan anti-kekerasan.
Smartfren meluncurkan jagoan lokal terbarunya khusus untuk Jawa Timur dan Bali Nusra. Jagoan lokal tersebut berupa kartu perdana 10 GB yang dibekali dengan berbagai bonus dan keunggulan untuk mendukung berbagai kebutuhan telekomunikasi pelanggan.
Baru sebulan berdiri toko buah di Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban menuai polemik. Diduga toko buah yang cukup terkenal tersebut berdiri tanpa izin.
Sejumlah 37.488 tautan perdagangan di lokapasar (marketplace) diturunkan oleh Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) sepanjang 2022, karena tidak sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).
