Dibukanya keran industrialisasi oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban membawa dampak diberbagai sektor. Salah satunya adalah potensi pergeseran budaya dan tradisi ketika dibangunnya proyek kilang minyak, New Grass Root Refinery (NGRR) Tuban.
Pembangunan kilang minyak di Tuban, joint venture antara PT Pertamina dengan perusahaan minyak asal Rusia, Rosneft, terus didiskusikan Pemkab Tuban dengan semua pihak. Hari ini, Jumat (28/4/2017), pemerintah setempat mengundang pelaku media di Kayu Manis Resto, Jalan Basuki Rahmat, Tuban.
Bupati Tuban, Fathul Huda, pagi ini Senin (3/4/2017) mengundang segenap kepala desa di wilayah administratif Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban.
Potensi pertumbuhan industri minyak di Kabupaten Tuban tidak dipungkiri ancaman kegagalan produksi ataupun bencana yang mengintai. Untuk itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tuban melakukan simulasi pemadaman kebakaran kilang minyak, Rabu (29/3/2017).
Pengelolaan Blok Minyak dan Gas Bumi (Migas) Tuban yang dioperatori Joint Operating Body Pertamina-Petrochina East Java (JOB P-PEJ) kedepan akan melibatkan pemerintah daerah, dengan besaran hak partisipasi atau Participating Interest (PI) 10 persen.
Harga minyak memangkas keuntungan karena kekhawatiran dari kenaikan shale gas AS bakal membayangi upaya pemangkasan produksi yang dilakukan negara eksportir.
Proyek Grass Root Refinery (GRR) atau pengembangan kilang minyak di Tuban diprediksi kelar pada lima tahun mendatang. Terhitung awal 2017 masuk tahap kelengkapan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal), proyek kilang akan selesai pada 2021.
PT Pertamina (Persero) menggandeng Rosneft Oil Company mensosialisasikan Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) kepada segenap jajaran Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Kabupaten Tuban, Kamis (12/1/2017).
PT Pertamina (Persero) yang menggandeng Rosneft Oil Company dalam menggarap blok migas Tuban wajib memiliki dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL). Seperti yang diungkapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban, Moelyadi, bahwa Pertamina Rosneft akan melakukan konsultasi publik terhadap pihak terkait.
Kementerian ESDM telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2016 (Permen ESDM 39/2016), yang mewajibkan semua lapangan minyak di Indonesia untuk memasang flow meter. Tujuannya agar produksi minyak dari tiap lapangan dapat dihitung dengan akurat.