Pemkab Tuban berkomitmen untuk menyediakan layanan kesehatan bagi semua masyarakat, terutama yang miskin. Berbagai skema pelayanan kesehatan telah disiapkan untuk memenuhi kebutuhan ini sesuai peraturan yang ada.
Puluhan mahasiswa kampus Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Tuban menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung rektorat di Jalan Manunggal nomor 10-12. Demo tersebut dimulai sejak pukul 09.00 sampai 12.00 Wib dan tidak membuahkan hasil.
Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Provinsi Jawa Timur menggelar pembukaan kaderisasi tingkat menengah (KTM) di gedung DPRD Kabupaten Tuban pada Sabtu, (25/06/2022). Acara ini bertajuk Working Ideologi GMNI Jawa Timur menjawab tantangan zaman.
Krisis dunia soal ekonomi, lingkungan, kesehatan, dan keamanan harus disikapi serius anggota World Trade Organization (WTO). Hal tersebut diserukan Menteri Perdagangan RI, Muhammad Lutfi pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-12 WTO yang diselenggarakan pada 12–15 Juni 2022 di Jenewa, Swiss.
Bangsa Indonesia menyambut bonus demografi berupa generasi emas (golden generation) pada 2045 mendatang. Perlu penyiapan SDM unggul supaya potensi bonus demografi itu tidak malah menjadi bencana demografi (demographic disaster).
Masyarakat kategori tidak mampu atau miskin di Kabupaten Tuban mencapai 17 persen. Data tersebut dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban, Saiful Hadi sesuai hasil tim survei Pemerintah Pusat.
Sejumlah mahasiswa meminta Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Makdum Ibrahim (Stitma) mengundurkan diri, Kamis (26/1/2016).
Asap membumbung, hitam pekat bercampur langit mendung tampak di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Makdum Ibrahim (Stitma) Tuban, Kamis (26/1/2017). Tepat di depan gedung rektorat salah satu kampus yang berada di jalan Manunggal tersebut. Sekitar 25 mahasiswa menuntut kejelasan masalah kartu mahasiswa.
Segenap pemuda yang tergabung dalam Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Tuban menuntut dua kebijakan pemerintah yang dinilai belum tepat, Rabu (18/1/2017).
Pasien yang mempergunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan dan Surat Pernyataan Miskin (SPM) dari Dinas Kesehatan (Dinkes) harus mendapatkan pelayanan yang layak.
