Masyarakat Kabupaten Tuban, Jawa Timur, resah karena beberapa sistem informasi desa terinfeksi konten judi online (Judol). Mereka kebingungan karena situs web pemerintah desa langsung terhubung dengan situs judi online pada Selasa (16/7/2024).
Isu mengenai bantuan sosial (bansos) bagi korban judi online membuat publik heboh. Namun, Presiden Joko Widodo segera menyangkal adanya rencana tersebut.
Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring (Satgas Judi Online) akan melaksanakan tiga operasi hukum untuk mengatasi kasus judi online di masyarakat.
Anggota Komisi VIII DPR RI Wisnu Wijaya Adiputra menolak usulan Wakil Ketua Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Online, Muhadjir Effendy, untuk memberikan bantuan sosial kepada pelaku judi online.
Dalam situasi meningkatnya penggunaan teknologi digital, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyayangkan adanya masyarakat yang terjebak dalam judi online.
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan, mengimbau platform media sosial yang beroperasi di Indonesia untuk mematuhi aturan yang ada, Minggu (16/6/2024).
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam tiga bulan terakhir ini, telah memerintahkan perbankan memblokir lebih dari 4.000 rekening judi online. OJK juga sudah minta bank untuk mengembangkan sistem yang mampu memprofilkan perilaku judi online sehingga dapat mengenali secara dini aktivitas judi online dan memblokirnya secara mandiri.
Data yang dihimpun bloktuban hingga bulan Oktober 2023 ini, Pengadilan Negeri (PN) Tuban telah memutuskan 9 perkara perjudian dan judi online yang mendominasi.
Tidak ada orang yang benar-benar ingin terlibat dalam lingkaran judi online. Sebab, sekali masuk dalam pusaran judi sulit untuk keluar.
Website resmi milik Pemerintah Kabupaten Tuban baru saja diretas oleh orang yang tidak bertanggungjawab pada Rabu (13/9/2023) malam sekitar pukul 23.22 Wib. Hasilnya muncul dalam pencarian Google, website Pemkab Tuban menampilkan link situs judi online.
