Disdukcapil Belum Bisa Pastikan Ketersediaan Blangko e-KTP
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tuban belum bisa memastikan blangko KTP Elektronik atau e-KTP mulai tersedia.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tuban belum bisa memastikan blangko KTP Elektronik atau e-KTP mulai tersedia.
Semakin Anda gemar mengonsumsi minuman atau makanan tinggi gula, maka semakin tinggi keinginan untuk terus menikmati rasa manis. Lalu, kalau sudah “kecanduan” gula, bagaimana cara efektif terbebas dari gula berlebih?
Untuk mengamankan kegiatan Haul ke-5 KH Abdullah Faqih, Kamis (5/1/2016), pihak Kepolisian Sektor (Polsek) Widang menyiagakan personel di dua titik.
Belum tersedianya blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) bagi pemohon yang akan membuat data identitas diri membuat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Tuban harus mencari solusi. Sebab, seperti diketahui bahwa syarat untuk mengurus e-KTP adalah dengan mengisi blangko sebagai persyaratan.
Pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) oleh sejumlah orang kerap terjadi penolakan oleh pihak pengembang atau perbankan bersangkutan.
Harga rumah bersubsidi di tahun 2017 mengalami kenaikan sekitar 5 persen di banding tahun sebelumnya.
Pelaku pembunuhan Ahmad Gilang Ramadhan (Rama, 17) asal Kelurahan Karangsari Kecamatan/Kabupaten Tuban terancam hukuman seumur hidup. Dalam agenda pembacaan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut hukuman yang berbeda diantara ketiga pelaku, tuntutan hukuman sesuai dengan niat dan perannya.
Jumlah alokasi Dana Desa (ADD) yang akan diterima desa penghasil minyak dan gas (migas) di Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, Jawa Timur mengalami penurunan. Hal itu disebabkan anggaran ADD yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 turun.
Bentuk transparansi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) sudah seharusnya dilakukan. Karena sesuai format dalam UU Nomor 4 Tahun 2014 sudah seharusnya desa bisa transparan, mulai dari anggaran hingga informasi penting untuk warga. Apalagi, dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 sudah diamanahkan.
Kelanjutan perawatan Joko Waras, balita penderita Hidrosefalus dilakukan sesuai prosedur medis. Setelah dilakukan operasi di RSUD Dr Soetomo Surabaya, perawatan dilakukan berkala dengan berobat jalan.