Acara yang seharusnya diadakan pada hari Minggu lalu dalam rangka memperingati Hari Jadi Tuban (HJT) ke-728 batal dilaksanakan. Sebab, Kabupaten Tuban masih berada pada level 3 penyebaran Covid-19 dan dinilai dapat menimbulkan kerumunan.
Puluhan ahli waris korban meninggal Covid-19 di Kabupaten Tuban dipastikan batal menerima santunan sebesar Rp 15 juta dari Kementrian Sosial, Jumat (26/2/2021).
RSUD Dr. R. Koesma Tuban di tahun 2019 merencanakan belanja alat kesehatan sebesar Rp 10.244.124.160. Tapi sampai akhir tahun, miliaran anggaran dari pajak rokok tersebut hanya terserap Rp3.723.723.319 atau 36,35 persen, Rabu (11/3/2020).
Tanggapi pembatalan kenaikan iuran Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Kepala BPJS Kabupaten Tuban mengatakan samapi saat ini BPJS Kesehatan belum menerima salinan keputusan Makamah Agung (MA).
Tiga Calon Jemaah Calon Haji (CJH) asal Kabupaten Tuban, yang telah berada di Embarkasi Surabaya batal berangkat ke Tanah Suci Makkah dikarenakan sakit.
Banjir kembali menerjang KB/RA Muslimat NU dan MI Salafiyah Desa Mandirejo, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Banjir kali ini merendam buku, kelas, musala. Bahkan akibat genangan air ini, ujian Penilaian Tengah Semester (PTS) batal digelar.
Rencananya, warga Desa Rahayu, Kecamatan Soko akan melakuka aksi demo bertajuk Rahayu Mabuk Akibat Dampak (Rabuk Ampera) Rabu (21/9/2016), besok. Namun, aksi itu dibatalkan karena Selasa (20/9/2016) hari ini digelar pertemuan antara warga dan Joint Operating Body Pertamina – Petrochina East Java (JOB PPEJ).
Terkait penundaan peletakan batu pertama rehab Masjid Al Hidayah Jamprong oleh Kabag Hukum Mabes Polri, Kombes Pol John Hendri, Minggu (14/8/2016), Camat Kenduruan meminta kepala desa memfasilitasi musyawarah ulang.
Pemerintah Kabupaten Tuban akan melakukan langkah konsultasi atas dibatalkannya Peraturan Daerah (Perda) oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sebab, pembatalan dinilai masih ada yang perlu diklarifikasi.
Sebanyak 3143 Peraturan Daerah (Perda) telah dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Imbasnya, Perda Kabupaten Tuban juga masuk daftar dari sekian ribu Perda yang dibatalkan tersebut.
