Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban bersama Bupati Tuban telah mencapai kesepakatan mengenai Nota Kesepakatan terkait Kebijakan Umum Perubahan APBD Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar pada 10 Agustus 2024.
Komisi I DPRD Kabupaten Tuban kembali mengundang Direksi RSUD dr. Koesma Tuban guna menanyakan perkembangan pembangunan gedung Instalasi Perawatan Intensif Terpadu (IPIT) di RSUD dr. R Koesma Tuban.
Beberapa waktu lalu, DPRD Kabupaten Tuban telah menggelar rapat gabungan komisi-komisi bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban untuk membahas Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2025.
DPRD Kabupaten Tuban menggelar rapat gabungan komisi-komisi bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban untuk membahas Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2025.
Usai penyampaian Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2025 oleh Sekda Tuban Budi Wiyana pada Rapat Paripurna, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban melanjutkan dengan rapat kerja komisi untuk membahas KUA-PPAS bersama mitra kerja masing-masing di ruang rapat komisi.
Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban mengadakan rapat kerja dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Komisi III DPRD Tuban.
Setelah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada 13 Juli lalu, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban melanjutkan langkahnya dengan mengunjungi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) pada Selasa, 23 Juli 2024.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Nota Penjelasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025.
Komisi I DPRD Tuban mengundang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman (PUPR-PRKP) untuk memberikan penjelasan terkait perkembangan pelaksanaan proyek pembangunan fisik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024.
Ketua Komisi IV DPRD Tuban, Tri Astuti, mengungkapkan keprihatinannya atas fenomena pembuangan bayi yang kembali terjadi di Kabupaten Tuban.
