Pemerintah Desa (Pemdes) Maindu beserta Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Tuban dan Komunitas Tuban Edan Trail (TET) mendukung langkah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Tuban untuk menjadikan Desa Maindu sebagai Desa Wisata atau kampung buah.
Pembuatan sertifikasi tanah wakaf tidak dapat dianggap remeh. Lantaran permasalahan di kemudian hari bisa saja terjadi. Untuk mengantisipasi hal itu, pembuatan sertifikat tanah wakaf di Tuban saat ini tidak dipungut biaya alias gratis.
Kekayaan air yang melimpah di Desa Mulyorejo, Kecamatan Singgahan tak akan dibiarkan sia-sia. Pemerintah Desa (Pemdes) Mulyorejo merencanakan untuk mengembangkan potensi tersebut sebagai objek wisata.
Saat ini memang banyak sekali media yang dalam tidak memberitakan secara akuntabel, bahkan apa yang ditulis tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, alias tida ojektif. Atas pemberitaan yang dilakukan terus menerus oleh media seperti, itu maka masyarakat bisa membuat sanksi terhadap medianya.
Pers memiliki peran yang sangat besar dalam mengawal demokrasi di Indonesia. Sebab, sejak era reformasi peran pers sangat dirasakan oleh masyarakat. Dalam kehidupan bernegara pers bisa mengawal kebijakan ekonomi, Politik, Sosial dan Budaya.
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Tuban, menggelar Dialog Publik dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional (HPN) dan Hut PWI ke 70. Acara tersebut dilaksanakan di Pendopo Krido Manunggal Kabupaten Tuban pada Rabu (6/4/16) siang dengan mengambil tema Membeda Profesionalisme Pers Dalam Rangka Upaya Mendorong Pembangunan Daerah yang Transaparan dan Akuntabel.
Terminal Kambang Putih, yang dibangun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban di Desa Sugihwaras, Kecamatan Jenu, akan diambil alih pemerintah pusat. Menyusul diberlakukan Undang-undang (UU) nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah.
Nelayan memang sangat membutuhkan payung hukum untuk menjamin kesejahteraannya dalam bekerja. Sebab dengan bekerja di laut ancaman seringkali mengintai sewaktu-waktu, sehingga tak heran terkadang kecelakaan lautpun terjadi.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban untuk memperbaiki layanan kesehatan. Bidang ini, merupakan salah satu hal yang paling disoroti wakil rakyat, dan direkomendasikan di Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) akhir jabatan Bupati dan Wakil Bupati periode 2011-2015.
Luas lahan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tuban tidak hanya berada di Kabupaten Tuban, namun juga ada di dua kabupaten lainnya, seperti ada di Kabupaten Gresik dan Lamongan. Hal tersebut disampaikan oleh Kaur Humas KPH Tuban.
