Category : Kebijakan

Usai Dilantik Kepala Dinas, Murtadji Masih Jabat Camat Bancar

Usai dilantiknya Camat Bancar, Murtadji sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tuban, Senin (5/12/2016) membuat instansi tersebut akan memilik kepala dinas definitif.

Kades Tambakrejo: Pembangunan Tanggul Harus Dipercepat

Pemerintah Desa Tambakrejo, Kecamatan Rengel mendesak pembangunan tanggul harus dipercepat. Sebab, desa yang berada di bantaran sungai Bengawan Solo tersebut menjadi langganan luapan banjir tiap tahunnya.

25 Pejabat Pemkab Lantik, Beberapa Pimpin Dinas Baru

 Bupati Tuban, Fathul Huda, melantik sejumlah pejabat baru. Pejabat itu yang akan memimpin Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

Pemdes Sudah Digaji, Pelayanan di Desa Harus Prima

Peningkatan kualitas pelayanan publik memang wajib dilakukan Kabupaten Tuban. Tak hanya di pusat kota, pelayanan publik di tingkat desa juga harus diprioritaskan.

Gedung Baru Kecamatan Jatirogo

Tempati Gedung Baru, Pelayanan Akan Ditingkatkan

Rehab kantor Kecamatan Jatirogo telah selesai. Sejak hari Kamis (1/12/2016) seluruh petugas resmi menempati gedung baru. Dengan hal itu, pelayanan terhadap publik diharapkan semakin maksimal.

Empat Instansi Lama Belum Miliki Kepala Dinas Definif

Hingga saat ini masih ada empat instansi yang belum Dijabat oleh Kepala Dinas Definif. Keempat instansi adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Satpol PP, Dinas Pertanian, dan Kantor Perpustakaan dan Kearsipan.

Banjir Tuban 2016

Penyalur Bantuan Diminta Koordinasi dengan BPBD

 Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Tuban baik karena luapan bengawan solo atau sungai avur membuat banyak orang bersimpati. Cukup banyak kelompok masyarakat yang mewujudkan simpatinya dengan aksi penggalangan bantuan.

Mobil Baru Forpimda, Telan Anggaran Rp3 Miliar Lebih

Pemerintah Kabupaten Tuban telah menggelontorkan dana dari P-APBD 2016 untuk menyediakan mobil dinas baru bagi Forum Pimpinan Daerah (Forpimda).

Tekan Pungli, Kemenkumham Buka Layanan Via Online

Pemerintah Pusat saat ini tengah gencar memberantas tindakan Pungli di tingkat aparatur pemerintahan terutama menyangkut pelayanan publik. Sebagai langkah nyata Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) mensosialisasikan AHU online.