Skip to main content

Category : Kebijakan


Wabup Antisipasi Masuknya Garam Impor

Kelangkaan garam yang terjadi beberapa bulan terakhir ini, membuat stok bumbu dapur berasa asin tersebut sulit dijumpai di pasaran. Meskipun harganya juga mengalami kenaikan drastis.

Apa Kabar Bumi Wali?

Sempat Tertinggal, Akhirnya DD Tingkis Cair

Sempat tertinggal, akhirnya pencairan Dana Desa (DD) tahap satu di Kabupaten Tuban tuntas. Sebab, pada pekan ke dua bulan Juli lalu, terdapat satu desa di Kecamatan Singgahan yang tertinggal akibat kurang lengkapnya persyaratan administrasi.

Wabup: Kenaikan Tunjangan DPRD Yang Wajar Saja

Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein, menanggapi rencana kenaikan tunjangan angota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Waspada Beras Oplosan, Polsek Rengel Sisir Pengolahan Beras

Berkaca pada isu nasional tentang maraknya peredaran beras kemasan palsu,  jajaran Polsek Rengel melakukan  pemeriksaan  pengolahan beras di Desa Bulu, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, siang tadi, Senin (24/07/2017).

Ada 155 Reklame, Hanya 148 yang Bayar Pajak

Sebanyak 155 izin Reklame telah terpasang di beberapa sudut Kota Tuban, sejak Januari hingga Juni 2017. Namun tidak semua izin reklame membayar pajak pemasangan iklan, seperti pada umumnya.

Wabup Akan Sisir Anggota HTI di Pemerintahan

Pasca dibubarkannya ormas Hizbut Tahrir Islam (HTI) oleh pemerintah berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, tentu akan berdampak bagi  anggotanya di sejumlah daerah, termasuk di Kabupaten Tuban.

Wabup: Garam Langka, Jangan Ada Impor

Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein, memberikan perhatian atas kelangkaan garam yang terjadi beberapa bulan terakhir ini. Dia meminta, agar tidak ada permainan impor garam yang dilakukan oleh oknum tertentu.

HIPMI Dukung KPPU Naikan Denda 30% Bagi Pelaku Kartel

Ketua BPP HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) Bidang Organisasi sekaligus bakal calon Walikota Bekasi 2018, Anggawira menyatakan mendukung usulan KPPU (Komisi Pengawasan Persaingan Usaha) untuk menaikan denda bagi pelaku kartel hingga maksimal 30% dari total penjualan produk yang diperkarakan.