Reporter: Savira Wahda Sofyana
blokTuban.com - Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Kabupaten Tuban Tahun 2022 berjumlah fantastis, yaitu Rp686 Miliar. Jumlah anggaran daerah yang tidak terserap tersebut, tentu menjadi sorotan dari berbagai pihak.
Menyikapi hal tersebut, Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky mengungkapkan jika tingginya angka Silpa Tahun 2022 tersebut, terjadi lantaran adanya beberapa proyek yang melampaui tahun itu.
"Karena memang ada beberapa kegiatan yang melampaui tahun, Silpa Rp600 miliar lebih itu, ada yang melampaui tahun. Padahal kalau kita lihat sampai saat ini sudah terealisasikan semua," ujarnya, Kamis (20/7/2023).
Menurutnya, kegiatan yang sudah terealisasikan tersebut, dapat dilihat kurang lebih 80 sampai 90 persen, sehingga proyek infrastruktur yang belum terselesaikan hanya kurang sedikit saja.
baca juga:
Lelang Pertama Proyek Jembatan Glendeng Gagal, Bupati Tuban: Akhir Tahun Ini Selesai
Dimana, tingginya Silpa tersebut lantaran terdapat sejumlah kebijakan dari pemerintah pusat yang baru turun pada akhir tahun, sehingga belum dapat terealisasikan.
"Kekurangan 10 persen atau 15 persen itu, karena ada kebijakan dari pemerintah pusat yang baru turun di akhir-akhir tahun, sehingga belum dapat kita realisasikan. Itulah mungkin salah satu penyebab terjadi Silpa," jelasnya.
Disamping itu, orang nomor satu di Kabupaten Tuban ini juga menambahkan bahwa tingginya Silpa tersebut juga dipicu karena adanya saving yang dilakukan untuk persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ataupun Pileg yang akan digelar serentak.
"Sehingga itu seolah-olah dihitung menjadi Silpa, seperti gagal IPIT yang dilakukan RSUD itu juga masuk Silpa," katanya.
baca juga:
Dinilai Belum Urgent, Proyek Gedung 5 Lantai RSUD Koesma Tuban Terkendala Lahan
Lebih lanjut, Mas Bupati sapaan akrabnya, menjelaskan adanya kegiatan yang diagendakan untuk pegawai yang tidak terealisasikan karena formasi dibuka tapi ada regulasi dari beberapa pihak, sehingga tidak bisa terealisasikan sesuai dengan anggaran yang telah disepakati.
"Ada beberapa kegiatan, seperti misalnya kita mengagendakan pegawai tapi terbayar tidak direalisasikan. Mengingat formasi yang dibuka dan lain sebagai,meskipun rencana itu sudah detail tapi karena ada regulasi dari beberapa pihak, menyebabkan ini tidak bisa kita realisasikan," imbuhnya. [Sav/Dwi]
Temukan konten blokTuban.com menarik lainnya di GOOGLE NEWS
