![Besaran SILPA LKPJ Pemkab Tuban dan Kemenkeu Tak Sinkron](https://bloktuban.com/files/source/2023/03/PMII Demo Bupati 1.jpg)
Reporter : Savira Wahda Sofyana
blokTuban.com - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pengurus Komisariat Mahdum Ibrahim menggeruduk Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, guna menggelar aksi mengevaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban yang dinilai kurang memuaskan.
Pasalnya, pada Tahun 2022 lalu jumlah SILPA di Kabupaten Tuban cenderung masih tinggi, yaitu dikisaran Rp686 Milyar. Kondisi ini, menunjukkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tuban tidak terserap maksimal, untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tuban.
Selain itu, laporan LKPJ antara Pemkab Tuban dengan Kementrian Keuangan (Kemenkeu) tidak sinkron. Di mana, menurut Kemenkeu SILPA APBD Tuban Tahun 2022 kurang lebih sebesar Rp751 Milyar, sedangkan menurut Pemkab Tuban SILPA Tahun 2022 berkisar Rp686 Milyar.
Baca Juga:
Hari Ini Mahasiswa PMII Turun Jalan, Sasarannya Kantor Bupati Tuban
"Kami menyampaikan aspirasi, bagaimana kami menyikapi tingginya SILPA di Kabupaten Tuban. Terutama kita melihat di sektor pembangunan infrastruktur yang belum tepat sasaran dan masih buruk," papar Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Ali Muhrizam, Selasa (21/3/2023).
Selain tingginya SILPA, masa aksi juga menilai jika visi Bupati dalam mbangun Deso Noto kutho belum terealisasikan. Sebab masih banyak ditemui jalan atau akses menuju desa yang belum memadai, seperti halnya lampu-lampu jalan.
Di samping itu, program one village one produk yang selama ini digencarkan oleh orang nomor satu di Kabupaten Tuban tersebut, juga dinilai hanya sekedar slogan belaka. Pasalnya, pendampingan terkait program tersebut masih belum berjalan di masyarakat.
Baca Juga:
Pengurus PC PMII Tuban Periode 2022-2023 Dilantik di Ruang Paripurna DPRD
"Kita sudah melakukan advokasi di masyarakai, itu belum ada pendampingan dan hanya ceremony saja," sambungnya.
Oleh karena itu, ia meminta kepada Pemkab Tuban untuk kembali mengevaluasi program kerja yang ada, serta Bupati Tuban harus tegas kepada OPD yang tidak dapat menjalankan program kerjanya.
Lebih lanjut, dalam aksi yang diikuti oleh puluhan demonstran tersebut, tidak ditemui oleh Bupati Tuban lantaran saat ini sedang berada di luar kota. Sebagai gantinya, maka masa aksi ditemui oleh perwakilan dari Badan Pengelola Anggaran Kabupaten Tuban. [Sav/Ali]
Temukan konten blokTuban.com menarik lainnya di GOOGLE NEWS