Reporter : Ali Imron
blokTuban.com – Perbaikan data kemiskinan saat ini menjadi konsentrasi Pemerintah Kabupaten Tuban. Informasi dari Eko Julianto Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sejumlah warga akan dicoret dari data penerima bansos di tahun 2022 ini.
Perbaikan data penerima bansos merupakan bagian dari program pengentasan kemiskinan di era Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky. Pada bulan Oktober sampai November 2021 lalu, Dinsos telah memvalidasi data bansos.
“Hasilnya ada penerima yang dikatakan tidak layak menerima lagi dan akan dicoret. Ada juga yang mestinya layak tapi belum masuk. Ini yang sedang dikerjakan supaya Bansos lebih tepat sasaran,” ujar Eko Julianto, Kamis (20/1/2022).
Menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) nomor 104 tahun 2021, Eko menambahkan skema pengentasan kemiskinan juga melibatkan desa. Dalam regulasi dikatakan minimal paling sedikit 40 persen Dana Desa (DD) digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Tak hanya mengandalkan BLT DD, kegiatan Pemkab yaitu menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD) dan uang tunai dengan sasaran warga kurang mampu. Diharapkan setiap program di desa dan kabupaten lebih konsentrasi dan tidak ada lagi istilah tumpang tindih.
Sharing kolaboratif dengan lembaga yang konsen penanganan kemiskinan juga akan dijalankan seperti tahun sebelumnya. Misalnya Baznas dan perusahaan melalui program Corporate Social Responsibiity (CSR)-nya yang dikoordinir oleh Bappeda.
Seiring dengan bertambahnya warga miskin di Tuban sesuai rilis Badan Pusat Statistik (BPS), juga menambah jumlah bansos yang dialokasikan Dinsos tahun ini. Eko menyontohkan saat ini ada program makanan nilainya Rp30.000 per orang dengan sasaran 500 orang miskin.
“Kami petakan kembali di 10 kecamatan dan kekurangannya akan dicover dan kolaboratif dengan Baznas,” imbuh mantan Kabag Kesra Pemkab Tuban.
Pemkab juga mendorong desa untuk lebih partisipatif melalui 40 persen DD. Angkanya cukup besar yaitu Rp112 miliar untuk satu tahun di 311 desa. Apabila tepat sasaran, ia berkeyakinan banyak warga miskin yang bisa mandiri.
“Untuk BPNTD rencananya menyasar 4.421 orang dalam rangka mengatasi masyarakat miskin. Selain APBD, kami juga akan berproses dengan provinsi dan prinsipnya data kemiskinan terus diupdate,” jelas mantan Camat Semanding ini.
Sebagaimana diketahui, hasil rilis BPS jumlah penduduk miskin Kabupaten Tuban pada tahun maret 2021 naik dibandingkan Maret 2020, persentase penduduk miskin meningkat dari 15,91 persen menjadi 16,31 persen naik sekitar 0,40 persen.
Pada bulan Maret 2021 penduduk miskin Tuban 192,58 ribu jiwa. Bertambah 5,44 ribu jiwa, bila dibandingkan dengan kondisi Maret 2020 sebesar 187,13 ribu jiwa. [ali/ono]
 ris.png)
